Pemangku Kepentingan Diminta Manfaatkan Dana CSR untuk Atasi Stunting

PEMERINTAH Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, mendorong seluruh para pemangku kepentingan, mulai dari BUMD, BUMN, dan perseroan terbatas, untuk turut mencegah stunting di kabupaten itu.

Wakil Bupati Poso, Yasin Mangun bilang, salah satu cara yang bisa dimanfaatkan oleh stakeholder adalah dengan memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility (CSR).

“Percepatan penurunan stunting merupakan program nasional. Oleh karena itu, semua pihak harus terlibat,” tegasnya dalam pernyataan resmi yang diterima Media Indonesia di Palu, Jumat (19/4).

Menurut Yasin, dalam upaya pencegahannya harus dilakukan sejak dini. Mulai dari keluarga yang berisiko.

“Dari masa kehamilan, hingga dua tahun pertama kehidupan anak itu harus diperhatikan betul gizinya agar tidak terjadi stunting,” ungkapnya.

Pencegahan stunting, lanjut Yasin, merupakan bentuk tanggung jawab sosial semua pihak khususnya pemerintah terhadap generasi muda kedepan.

“Oleh karena itu, program-program dan layanan kesehatan, serta gizi yang berkualitas bagi ibu hamil dan anak-anak perlu digencarkan,” tandasnya.

Sebelumnya, pemerintah Poso telah melaksanakan rembuk stunting. Pada kegiatan itu, selain merumuskan agenda konkret untuk penanganan stunting, juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama antara pelbagai pihak terkait untuk bersatu dalam upaya mengurangi angka stunting di Poso.

Diketahui, pada 2023, sekitar 345 anak di Poso yang masuk kategori stunting. (Z-6)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Budi Ernanto