Pemko Padang Terima DAK Rp7,3 M untuk Penanganan Stunting

PEMERINTAH Kota Padang menerima penghargaan dari Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatra Barat, karena dinilai sukses dalam penurunan angka keluarga berisiko stunting.

Penghargaan ini diterima langsung oleh Wali Kota Padang Hendri Septa didampingi Wakil Wali Kota Padang Ekos Albar, dari Kepala Perwakilan BKKBN Sumatra Barat Fatmawati. Penyerahan ini dilakukan dalam Rapat Staf Bulanan di lingkungan Pemerintah Kota Padang, di Aula Bagindo Aziz Chan, Balaikota Padang Aie Pacah, Rabu (10/1).

Hendri mengatakan, selain menerima penghargaan sebagai kota terbaik pada pelaksanaan verifikasi dan validasi keluarga berisiko stunting, Pemerintah Kota Padang juga menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp7,3 miliar dari Perwakilan BKKBN Sumatra Barat.

Baca juga: Seberapa Petingnya Sih ASI untuk Bayi? Simak Artikel Berikut Ini!

"Kami mengucapkan terima kasih kepada BKKBN Perwakilan Sumatra Barat atas dukungan kepada Pemerintah Kota Padang dalam penanganan stunting di Kota Padang. Sehingga Kota Padang dapat meraih penghargaan sekaligus 
menerima DAK tahun 2024," ucap Hendri.

Senada, Ekos juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada perwakilan BKKBN Sumatra Barat atas pemberian penghargaan dan DAK tahun 2024.

"Tentunya apa yang diberikan oleh BKKBN ini akan kita jadikan dorongan untuk bekerja lebih maksimal lagi dalam penanganan stunting di Kota Padang," ucap Ekos yang juga Ketua Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS) Kota Padang ini.

Baca juga: Atasi Stunting, Pemkab Gunungkidul Lakukan Intervensi

Sementara itu, Fatmawati menyatakan, penghargaan dan DAK yang diserahkan ini merupakan bentuk apresiasi dan dukungan bagi Pemerintah Kota Padang dalam dalam mendukung program program Pembangunan Keluarga,  kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) BKKBN.

"Penghargaan dan DAK yang kami serahkan kepada Kota Padang karena mampu menjadi salah satu kota yang berhasil dalam pelaksanaan program Bangga Kencana, yaitu menurunkan angka keluarga berisiko stunting dari 34 ribu 
keluarga berisiko stunting di tahun 2023, turun menjadi 24 ribu," pungkasnya. (Z-6)