Pemkab Klungkung Raih Penghargaan di Anugerah Pengadaan 2023

PEMERINTAH Kabupaten Klungkung layak berbangga. Pasalnya, mereka mendapatkan Peringkat Terbaik pada kategori nilai indeks tata kelola pengadaan terbaik pada acara Anugerah Pengadaan 2023 yang digelar Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Selasa (7/11 lalu.

Penghargaan itu diberikan langsung oleh Kepala LKPP Republik Indonesia, Hendrar Prihadi, kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung, Anak Agung Gede Lesmana. Anugerah Pengadaan  2023 merupakan bentuk penghargaan dan apresiasi atas kinerja dari lembaga dan pemerintah daerah dalam bidang pengadaan barang/jasa, terhadap kinerja dan komitmen dalam mendukung transparansi, efisiensi, dan efektifitas dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung, Anak Agung Gede Lesmana, menyebutkan bahwa untuk mendapatkan Peringkat Terbaik dalam Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan terbaik bukanlah hal yang mudah. Hal itu membutuhkan proses dan komitmen agar proses pengadaan yang dilakukan selalu berjalan dengan lancar dan sesuai kebutuhan.

Baca juga: Poktan Kuwat Wakili Petani CSA Purworejo Ikut Penghargaan ...

"Ini hasil dari kolaborasi seluruh OPD, sehingga saya berharap agar hal ini dapat terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan kedepannya. Saya meyakini bahwa tidak ada sebuah capaian yang bisa diraih secara maksimal bila dikerjakan sendiri," ujar Lesmana.

Selain itu, peran seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Klungkung juga diharap berperan aktif dalam melaksanakan pengadaan melalui sistem digitalisasi. "Semua OPD untuk sebisa mungkin konsisten melaksanakan semua proses pengadaan lewat sistem, tidak ada lagi pengadaan yang dilakukan secara manual," katanya

Sementara itu, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi mengungkapkan bahwa Rakornas Pengadaan 2023 ini sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Tujuannya agar mengalihkan proses pengadaan yang manual menjadi pengadaan secara elektronik paling lambat pada 2023.

Ditambahkan, Rakornas ini bertujuan untuk memonitoring perkembangan produk dalam negeri PDN dan UMKM dari tahun 2022 sampai akhir 2023, serta komitmen daerah dalam pelaksanaan e-purchasing atau e-katalog di seluruh kementrian/lembaga provinsi dan kabupaten/kota. (RO/N-2)