Penjabat Gubernur Sultra Ungkap Lima Tantangan Fokus Kerja Daerah

BERDASARKAN hasil pemetaan dan analisis sementara, terungkap lima tantangan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang perlu menjadi perhatian dan fokus kerja bersama.

Demikian pernyataan Penjabat (Pj) Gubernur Sultra Komjen (Purn) Andap Budhi Revianto seusai acara serah terima jabatan (sertijab) Gubernur Sulawesi Tenggara di Aula Pola Kantor Gubernur Provinsi Sultra, Jumat (8/9).

Lima tantangan itu, terang dia, pertama, terjadi lonjakan angka kemiskinan di Sultra periode Maret 2023 sebesar 11,43% berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Kedua, Provinsi Sultra memiliki SDA mineral yang kaya, namun demikian, berdasarkan data Kementerian ESDM dan KPK ditemukan sejumlah persoalan, di antaranya beberapa perusahaan tambang tidak taat administrasi, perizinan, maupun pajak, termasuk potensi konflik sosial mengenai ketenagakerjaan dan lahan dengan masyarakat sekitar.

Baca juga: Pedagang Beras di Klaten Keluhkan Pasokan dari Penggilingan

Mantan Kapolda Sultra 2018-2020 ini juga membeberkan tantangan ketiga yang merujuk hasil pemeriksaan BPK RI, yaitu terdapat beberapa permasalahan yang perlu dibenahi di Sultra, seperti lemahnya pelaksanaan paket pekerjaan belanja modal berupa bangunan dan akses jalan, adanya keterlambatan dan kekurangan volume pekerjaan dalam pengerjaan irigasi dan jaringan pada organisasi perangkat daerah (OPD), lemahnya pengelolaan aset tetap pemda yang ditujukan dengan adanya kehilangan aset, kerusakan aset, serta permasalahan administrasi barang habis pakai.

Adapun tantangan keempat, menurut dia, didasarkan pada hasil Musrenbang Sultra 2023. “Terdapat empat aspek permasalahan dan isu strategis yang masih menjadi pembahasan utama, yaitu pembangunan manusia, pemulihan perekonomian daerah dan penanggulangan kemiskinan, tata kelola pemerintahan, dan peningkatan kapasitas infrastruktur dasar dan wilayah terutama infrastruktur penunjang sektor unggulan."

Adapun tantangan kelima berdasarkan hasil pemetaan dan evaluasi Bawaslu Sultra ialah terkait Pemilu 2024. Terdapat potensi kerawanan dalam proses tahapan Pemilu 2024, yakni praktik politik uang, potensi isu SARA yang ditunggangi kelompok kepentingan tertentu dan dapat memicu konflik sosial dengan mengadu domba kesukuan dan/atau agama yang berujung konflik sosial, dan netralitas ASN. (RO/J-2)