GBKP Mendesak Pemerintah Kembalikan Rumah Sakit Umum Kabanjahe

RIBUAN warga jemaat Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) se-Kabupaten Karo menggelar aksi damai ke kantor BPN Kabupaten Karo dan Bupati Karo, Senin (8/8). Mereka menuntut supaya Rumah Sakit Umum (RSU) Kabanjahe yang selama ini dikuasai pemerintah dikembalikan kepada GBKP.

Terlihat bersama para pendemo Ketua Moderamen GBKP Pdt Agustinus Purba, serta dua mantan Ketua Moderamen yakni Pdt Matius Panji Barus, dan Pdt EP Ginting, maupun Sekretaris Umum (Sekum) Moderamen GBKP Pdt Repelita Ginting.

Sekum Moderamen GBKP Pdt Repelita Ginting menyatakan RSU Kabanjahe merupakan rumah sakit zending yang diserahkan Nederlandsch Zendeling Genootschap (NZG) kepada GBKP. RSU Kabanjahe yang memiliki sertifikat HGU No 119 digunakan Pemkab Karo untuk pelayanan kesehatan karena saat itu belum ada rumah sakit di Kabanjahe.

Pada perkembangannya, pemerintah menambah bangunan di lahan RSU tanpa koordinasi dengan GBKP. "Setiap kali ada tambahan bangunan kami senantiasa melayangkan keberatan kepada pemerintah dan beberapa kali mendapat tanggapan positif dengan menghentikan pembangunan. Namun ada juga yang terus dibangun," cetus Repelita kepada mediaindonesia.com.

Sejak tahun 2000, Moderamen GBKP yang membawahi sekitar 350 ribu umat, sudah berusaha meningkatkan HGB menjadi hak milik dengan menyertakan seluruh persyaratan namun tidak dilayani BPN Kabupaten Karo.

"BPN sebenarnya tidak berhak menunda-nunda pemberian sertifikat hak milik karena tidak ada keberatan dari Pemerintah Kabupaten Karo," imbuh Repelita yang juga merupakan mantan Ketua Klasis GBKP Jakarta-Banten.

Sesuai dengan putusan Sidang Sinode GBKP XXXV tahun 2015 diputuskan menggelar aksi damai agar BPN menerbitkan sertifikat hak milik GBKP atas RSU Kabanjahe. Aksi damai kami tidak mengganggu proses pelayanan kesehatan," lanjutnya.

Repelita berharap pengembalian RSU Kabanjahe ke GBKP akan mendorong Pemerintah Kabupaten Karo mengupayakan pembangunan rumah sakit yang baik dan lengkap. (X-11)