Tangani Kemiskinan, Jawa Tengah Bangun 30.844 Rumah tidak Layak Huni

PERSOALAN kemiskinan dan rumah tidak layak huni jadi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Gubernur Ganjar Pranowo memimpin sejumlah pertemuan dalam dua pekan terakhir.

Pekan lalu, dia memimpin Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jawa TEngah. Senin (27/3), Rapat Percepatan Intervensi Penurunan Kemiskinan Ekstrem di 17 kabupaten dan kota prioritas digelar sebagai tidak lanjutnya.

Ganjar menyatakan 17 kabupaten dan kota yang diakselerasi dalam program penuntasan kemiskinan ekstrem yakni Banjarnegara, Banyumas, Blora, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Kebumen, Klaten, Magelang, Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Rembang, Sragen, Wonogiri dan Wonosobo.

"Pertama, mulai dieksekusi beberapa program untuk intervensi kemiskinan ekstrem. Di antaranya soal rumah tidak layak huni, jambanisasi dan air bersih," ujar Ganja, seusai rapat di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, itu.

Rehabilitasi rumah

Dia menitikberatkan percepatan penurunan kemiskinan ekstrem, dengan membangun bantuan rumah tidak layak huni (RTLH), jambanisasi, air dan listrik untuk keperluan rumah tangga.

Adapun, jumlah RTLH yang akan dibangun mantan anggota DPR RI itu untuk 17 kabupaten dan kota prioritas hasil musrenbang sebanyak 30.844 unit, jambanisasi 29.641 unit, listrik 16.079 unit dan air 36.139 unit.

Rincian RTLH per kabupaten dan kota, yaitu Banjarnegara (482 unit), Banyumas (4.073 unit), Blora (4.180 unit), Brebes (402 unit), Cilacap (1.837 unit), Demak (1.790 unit), Grobogan (7.144 unit), Kebumen (530 unit), Klaten (51 unit), Magelang (1.063 unit), Pemalang (1.800 unit), Purbalingga (1.094 unit), Purworejo (434 unit), Rembang (1.888 unit), Sragen (1.312 unit), Wonogiri (516 unit) dan Wonosobo (2.248 unit).

"Saya minta kawan-kawan concern di kemiskinan ekstrem saja agar kita bisa menangani dengan cepat. Paralel saja dengan penanganan yang sudah dianggarkan," jelas Ganjar.

Untuk lebih mempercepat dan sebagai upaya optimalisasi penurunan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah, Ganjar tak hanya menganggarkan alokasi dari APBD. Tetapi juga memanfaatkan bantuan dari pemerintah pusat.

Tak hanya itu, gubernur juga menggandeng Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jawa Tengah, CSR, filantropi hingga perusahaan swasta yang ada untuk membantu pembangunan.

"Satu, yang berdasarkan APBN, APBD segera dieksekusi. Kita mengintervensi dari BAZNAS dan CSR. Ini percepatan yang kita lakukan. Di luar itu kita akan bisa intervensi, mencarikan cara mulai dari BAZNAS, CSR dan sebagainya," tegasnya.

Sebelumnya, Provinsi Jawa Tengah telah menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan wilayah (musrenbang) tahun 2023. Ganjar pun memimpin langsung seluruh musrenbang di setiap wilayah. (N-2)