PEMBELIAN bahan bakar minyak (BBM) subsidi dengan Sistem Full Cycle Subsidi Tepat dengan mengunakan QR Code diterapkan secara penuh di seluruh kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Timur (NTT) mulai 7 Maret 2023.
Sebelum diterapkan secara penuh, PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus menggelar Sosialiasi Uji Coba Implementasi Full Cycle Subsidi Tepat di Kupang, Selasa (28/2).
"Mulai 7 Maret 2023 akan dilaksanakan pembelian transaksi solar wajib mengunakan QR Code. Bagi yang belum memilki QR Code dalam periode transisi ini tetap kami layani, namun dengan volume yang terbatas hanya 20 liter per hari," kata Section Head Communication & Relation PT Pertamina Petra Niaga Regional Jatimbalinus, Taufiq Kurniawan, Selasa.
Karena program ini dilakukan secara menyeluruh ((full cycle) di NTT, Deden minta masyarakat yang belum memiliki QR Code dalam periode transisi ini segera mendaftar melalui laman subsiditepat.mypertamina.id atau mendatangi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) terdekat untuk mendaftar langsung atau berkonsultasi.
"Program ini menjawab keresahan kita semua, akan siapa yang sebetulnya mengisi BBM bersubsidi karena setelah mengunakan sistem ini, pelayanan itu akan terdigitalisasi. Jadi secara IT, tidak ada lagi human error, atau faktor antara human ke human, semua akan ditentukan lewat perangkat sistem digital sehingga harapannya subsidi makin tepat sasaran," jelas Taufik.
Baca juga: Komunitas Nelayan Pesisir Jatim Jaga Ekosistem Laut dan Dorong Ekonomi Pelaut di Probolinggo
Menurutnya, manfaatnya sangat banyak, masyarakat bisa merencanakan perjalanan lebih mudah, bagi pengusaha juga dapat mengalokasikan anggarannya untu pembelian BBM, serta pemerintah akan memperoleh pendapatan tambahan.
Dia mengatakan, pendaftar yang memiliki QR Code di NTT telah mencapai 52.000 kendaraan, terdiri atas kendaraan pengguna pertalite berjumlah 30.000 dan sisanya adalah kendaraan pengguna diesel atau biosolar.
Area Manager Comrel & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Deden Mochammad Idhani, mengatakan, program ini bertujuan agar subsidi BBM tepat sasaran, menghindari penyelewengan BBM subsidi, dan membantu mengurangi beban pemerintah pusat.
Dia mengatakan, program ini sudah diterapkan di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur, sembilan kabupaten dan kota di Bali, sedangkan untuk wilayah Nusa Tenggara Barat akan dimulai pada 21 Februari 2023.
Menurutnya, saat ini anggaran subsidi BBM mencapai Rp500 triliun sehingga dengan program ini diharapkan mengurangi beban subsidi dan subsidi yang diberikan tepat sasaran. (OL-16)
