PEMKAB Bandung Barat, Jawa Barat menegaskan akan terus memperjuangkan kepemilikan lahan Pasar Panorama. Para pedagang di pasar tersebut diminta tenang dan tidak terpengaruh kabar tentang sengketa lahan Pasar Panorama.
Hal itu disampaikan Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan saat mengunjungi Pasar Panorama sekaligus bertemu dengan pedagang, Minggu (22/1). Dirinya menjamin kenyamanan bagi pedagang menjalankan usahanya. "Untuk para pedagang tetap tenang berjualan, tidak perlu khawatir dengan pemberitaan sengketa lahan dan sebagainya," ucap Hengky.
Dia menyatakan, pemerintah memastikan bahwa lahan yang disengketakan masih aman dan pemerintah pun akan terus memperjuangkan agar kepemilikan lahan tidak berpindah kepada ahli waris Adiwarta. Diakui Hengky, pemerintah kalah mempertahankan status lahan Pasar Panorama berdasarkan keputusan Mahkamah Agung (MA). Namun demikian, pihaknya memiliki bukti kuat bahwa lahan tersebut bukanlah milik ahli waris.
"Badan Pertanahan Nasional (BPN) sudah menyatakan bahwa persil yang dimenangkan ahli waris salah. Kami memiliki bukti kuat, Insya Allah diperjuangkan dan mudah-mudahan statusnya kembali milik pemda," jelasnya.
Hengky mengatakan, pihaknya menjamin keberlangsungan para pedagang, mengenai perebutan lahan yang disengketakan akan menjadi tanggung jawab pemerintah.
"Pedagang bisa berjualan sampai kontrak berakhir hingga 2031, malah bisa diperpanjang. Kita sudah bersurat kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) dan Kemenkumham. Mudah-mudahan minggu depan ada waktu bersilaturahmi," kata Hengky.
Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Panorama Lembang (P4L), Asep Dadang Kustiman merasa lega dengan kedatangan bupati untuk bertemu langsung sama para pedagang. "Alhamdulillah dengan silaturahmi bupati ke pasar, jadi pedagang merasa tenang karena beliau akan berusaha mempertahankan lahan pasar tetap menjadi hak milik pemerintah," kata Asep.
Sementara, Syahnan Pranata dari PT Bangunbina Persada selaku pengelola Pasar Panorama berjanji akan tetap menjalankan tugasnya sesuai perjanjian kerja sama (PKS) dengan Pemkab Bandung Barat.
"Bupati sudah mengarahkan, menginformasikan kepada pedagang tidak boleh resah, was-was. Jelas sekali, pimpinan daerah menyampaikan dan pedagang juga mendengarkan langsung bahwa status tanah (pasar) milik pemda," ucap Syahnan. (OL-15)
