Mantan Kades Se-Jawa Barat Nyatakan Dukung Ganjar Presiden 2024

KOMUNITAS purnabakti kepala desa seluruh Indonesia (Kompakdesi) Provinsi Jawa Barat (Jabar) menggelar musyawarah daerah (musda) pada 9 - 10 Januari 2023, di Fox Harris Hotel, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat. Diikuti 200 peserta atau mantan kepala desa yang hadir.

Ketua DPD Kompakdesi Jabar, Yanti Susilawati mengatakan, para mantan kepala desa yang hadir, berasal dari 18 kabupaten di Jawa Barat.

Yanti menuturkan bahwa berkumpulnya para mantan kepala desa di Jawa Barat tersebut juga untuk mengkonsolidasikan dukungan terhadap Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menjadi Presiden Indonesia pada 2024.

"Kami sebagai purna kepala desa, yang selama ini berkecimpung di wilayah desa masing-masing, melihat sosok Bapak Ganjar itu merakyat. Dia juga bapak desa, pelopor desa," ujar Yanti, Rabu (11/1/2023).

Yanti yang merupakan Ketua DPD Kompakdesi Jabar terpilih periode 2023 sampai 2029 ini, menilai bahwa program yang diusung Ganjar memiliki visi dan misi yang jelas dalam membangun desa.

Berbagai program desa yang digulirkan Ganjar, dinilai mampu membuat masyarakat desa untuk bersatu guna membangun dan mengelola desa bersama-sama. Hal ini, disebut Yanti, karena Ganjar kerap memberikan keleluasaan bagi masyarakat desa untuk mengelola dana desa sesuai kearifan lokal desa tersebut.

Tak sedikit di antara program-program tersebut yang melibatkan banyak pihak untuk saling bersinergi membangun perekonomian desa secara gotong royong.  "Bapak Ganjar memberikan keleluasaan pengelolaan anggaran langsung ke desa, sesuai kearifan lokal desa tanpa ada intervensi. Itu yang sangat memicu para mantan kepala desa di Jawa Barat untuk mendukung Pak Ganjar," sebuta Yanti.

Yanti berharap, bila Ganjar berhasil terpilih menjadi presiden, pria dengan ciri khas rambut putihnya tersebut mampu merangkul dan melibatkan para mantan kepala desa dalam penerapan kebijakan tentang desa.

"Semoga Ganjar bisa lebih memotivasi para purna desa ke depannya, supaya lebih berdaya di segala bidang. Seperti pemberdayaan UMKM, kami para purna desa bisa berkolaborasi dengan pemerintah setempat, dalam mengeluarkan kebijakan yang Bapak Ganjar putuskan nantinya," pungkasnya. (OL-13)