WAKIL Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka meminta tudingan korupsi kepada Bupati Cianjur, Herman Suherman dilandasi dengan bukti yang kuat.
Menurutnya, jangan sampai tuduhan tersebut menyebabkan pendistribusian bantuan dan recovery bencana gema Cianjur menjadi terhambat.
"Tuduhan kepada Bupati Cianjur atas penyelewengan bantuan bencana apabila tanpa adanya bukti itu bisa menjadi politis. Jika tidak dihentikan akan membuat recovery yang dilakukan Pemda Cianjur jadi lambat,” kata Diah lewat pernyataan yang diterima, Kamis (29/12).
Politikus PDI Perjuangan itu meminta kepada masyarakat untuk fokus dalam membantu korban bencana gempa Cianjur. Sebab masih ada masyarakat yang tinggal di tenda, akibat rumahnya rusak dan membututuhkan bantuan.
“Apabila tuduhan itu tidak berdasar dan dapat menjadi isu politik di tengah proses penanganan bencana. Masyarakat ingin kehidupan kembali berjalan normal. Untuk itu saya meminta semua pihak fokus membantu masyarakat korban bencana untuk segera memperoleh tempat tinggal, bekerja dan bersekolah,” terangnya.
Diah mengungkapkan, ada tiga jalur pendistribusian bantuan bencana alam. Pertama, diserahkan pemerintah pusat dikordinasikan oleh BNPB. Kedua, melalui pemerintah daerah, kemudia distribusi bantuan dilakukan oleh masyarakat langsung kepada korban.
“ Kalau yang melalui pemda, itu diperiksa inspektorat daerah setiap minggunya. Bisa dicek, untuk saya agak aneh mendengar Bupati menjual selimut ke pasar rasanya tidak mungkin," pungkasnya.
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas dugaan penyelewengan bantuan bagi korban gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat.
Ia meminta KPK mengusut dugaan penyelewengan dana gempa Cianjur tersebut secara objektif, bebas intervensi, dan transparan. (Ant/OL-8)
