KPU Tantang Warga Brebes Jadi Anggota DPD

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, menantang warga Brebes untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Pemilu 2024. Tantangan tersebut disampaikan Ketua KPU Kabupaten Brebes M Reza Pahlevi dalam sosialisasi PKPU Nomor 10 tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan dalam Pemilu 2024 Anggota DPD, di sebuah hotel di Kecamatan Jatibarang, Brebes, Sabtu (16/12).

Reza menuturkan, selama pergelaran Pemilu yang menyertakan calon perseorangan atau DPD ini belum ada satu pun warga Brebes yang maju sebagai calon anggota DPD. Padahal, kesempatan itu terbuka cukup besar, mengingat jumlah pemilih di Kabupaten Brebes paling banyak di Jawa Tengah.

"Hingga saat ini belum ada warga Brebes yang maju sebagai calon anggota DPD, Pemilu 2024 ini ada kesempatan, " ucap Reza di hadapan puluhan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan pimpinan Ormas, serta OKP yang ada di Kabupaten Brebes.

Baca juga: Hari Pertama Kerja Pj Bupati Brebes Sidak ke Sejumlah Kantor

Reza menyebut, syarat anggota DPD sendiri minimal mendapatkan dukungan 5.000 pemilih yang tersebar di minimal 18 kabupaten/kota di Jawa Tengah. 

Saat ini pendaftaran sudah dibuka di KPU Provinsi Jawa Tengah. Syarat dukungan disampaikan paling lambat 29 Desember 2022. Syaratnya adalah penyerahan bukti dukungan, yang dibuktikan dengan KTP-EL.

Sejumlah tokoh masyarakat yang hadir di antaranya Atmo Tan Sidik, Darwanto, Kustoro, dan sejumlah mantan komisioner KPU Kabupaten Brebes.

Darwanto, yang juga aktivis Gerakan Pemberantasan Korupsi (Gebrak) mengingatkan agar calon anggota DPD tidak melakukan tindakan yang melanggar aturan, seperti politik uang, rekayasa KTP dan pencatutan dukungan tanpa konfirmasi.

"Jangan lakukan langkah-langkah curang, bagaimana mau jadi wakil rakyat yang benar jika awalnya saja tidak benar, " ujar Darwanto

Sementara Iswo, warga Kecamatan Ketanggungan, Brebes, mengaku tertantang untuk mengikuti ajang lima tahunan tersebut. 

"Saya sudah menyiapkan sejumlah persyaratan yang diperlukan, termasuk KTP dukungan warga, " ujar Iswo. (OL-1)