DPP KNPI Dukung Pemerintah Berantas Mafia Tanah di Pasaman Barat

DPP KNPI Dukung Pemerintah Berantas Mafia Tanah di Pasaman Barat

DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberantas mafia tanah di Pasaman Barat (Pasbar), Sumatera Barat (Sumbar).

Saat ini ada 4 warga Nagari Muara Kiawai, Pasbar, yang menjadi korban praktek mafia tanah sehingga harus mendekam di penjara.

"Empat orang rakyat dihukum selama 9 bulan penjara berdasarkan dokumen penggelapan tanah ulayat dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang diduga tidak sah atau abal-abal," ujar Arief Parhusip, Ketua DPP KNPI Bidang ATR/Pertanahan di Jakarta, dalam siaran pers tertulis, Rabu (3/8).

DPP KNPI menyatakan dukungan dan komitmen kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto, dalam memberantas mafia tanah. Hadi dinilai membawa harapan di tengah persoalan pertanahan yang dihadapi masyarakat.

Arief menilai saat ini dibutuhkan sosok yang lebih berani untuk menumpas mafia tanah dan mengatasi persoalan pertanahan. 

"Kehadiran mantan Panglima TNI yang dipercaya sebagai Menteri ATR/BPN diharapkan bisa melakukan terobosan dan langkah lebih tegas, sistematis, dan terukur dalam menyelesaikan sengkarut persoalan tanah di Indonesia," ujar Arief.

Baca juga: ATR/BPN: Modus Operasi Mafia Tanah Semakin Beragam

Arief mengatakan masih banyak kasus mafia tanah yang belum terungkap. Sehingga hal itu harus menjadi prioritas untuk diselesaikan karena masalah tersebut membebani masyarakat dan menimbulkan berbagai persoalan. 

"Hadi Tjahjanto memiliki pengalaman lapangan untuk melihat langsung danmenyelesaikan persoalan yang ada dengan berbagai persoalan masalah-masalah konflik agraria, termasuk pemberantasan mafia tanah yang meresahkan rakyat," kata Arief. 

DPP KNPI mendukung penuh program Hadi Tjahjanto yang memberikan tongkat komando dan baret kepada setiap kepala Kanwil dan kepala Kantah BPN sebagai simbolis perang terhadap mafia tanah. 

Bukan cuma itu, DPP KNPI juga mendorong ketegasan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta Jaksa Agung ST Burhanuddin agar mengevaluasi seluruh kasus konflik ulayat antara korporasi dengan rakyat jelata. (RO/OL-09)