Shopee Buka Kampus UMKM di Kalimantan Timur

SHOPEE dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur meresmikan Kampus UMKM Shopee Kalimantan Timur sebagai kampus pertama di Pulau Kalimantan. Kampus ini sekaligus yang ke-7 di Indonesia.

Kampus ini berfokus untuk mempercepat proses digitalisasi UMKM Kaltim hingga dapat memperluas jangkauan pemasaran produk ke seluruh Indonesia.

Pengembangan UMKM lokal melalui digitalisasi akan mendukung perputaran ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, seiring dengan rencana pengembangan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN Nusantara) dalam beberapa tahun ke depan.

Head of Public Policy Shopee Indonesia, Radityo Triatmojo mengatakan, kampus UMKM Shopee Kaltim adir sebagai kelanjutan komitmennya untuk membawa lebih banyak UMKM lokal, naik kelas melalui adopsi teknologi dalam ekosistem pasar digital.

"Kami berharap kampus ini juga bisa menjadi one-stop service agar para pelaku UMKM Kalimantan Timur bisa lebih memahami dan merasakan manfaat dari digitalisasi untuk mengembangkan bisnis mereka secara optimal," ujar Radityo lewat keterangan resmi.

Ada 9 modul pelatihan yang akan diberikan kepada peserta Kampus UMKM Shopee oleh pelatih berpengalaman. Berikut perincian modul tersebut:

1. Pembuatan & Pengaturan Toko di Shopee
2. Pengaturan Pengiriman dan Cara Pemrosesan Pesanan
3. Pengaturan Fitur Promosi
4. Pemahaman Manajemen Toko
5. Mengenal Program-Program Penjual di Shopee dan Pengenalan Shopee Ekspor
6. Pemahaman Seller Centre dan Mengoptimalkan Manajemen Toko Lebih Lanjut
7. Meningkatkan Trafik Toko dengan Iklan Shopee
8. Memaksimalkan Trafik melalui Shopee Feed & Shopee Live
9. Persiapan Menuju Ekspor

Pada kesempatan lain, Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi menilai, memilih Samarinda adalah pilihan yang tepat bagi Shopee untuk membangun Kampus UMKM yang ketujuh.

"Ini yang ketujuh di Indonesia, masyarakat Samarinda, Kaltim, harus memanfaatkan kampus ini," kata dia.

Hadi menjelaskan, Presiden Joko Widodo telah meminta agar Pemerintah Daerah dan Kementerian untuk mengalokasikan 40 persen belanja perkantoran untuk dibelanjakan di UMKM. "Peluang itu harus dirasakan dan dimanfaatkan oleh pelaku UMKM," kata Hadi. (OL-8)