SEKRETARIS Ditjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Beni Sujanto dan anggota Komisi VIII DPR RI, My Esti Wijayati, Minggu (13/3) melakukan pemantauan dan evaluasi percepatan penyaluran Program Bantuan Sosial 2022 di Kabupaten Sleman, DIY.
Beni mengatakan kedatanganya ke Kabupaten Sleman untuk memastikan penyaluran bansos tepat sasaran. Menurut dia, sebelumnya dalam rapat yang dimpimpin Presiden Joko Widodo, diamanatkan percepatan penyaluran bansos. "Bahkan, untuk percepatankemudian menunjuk PT Pos Indonesia menyalurkan bantuannya, sehingga tepat sasaran dan cepat," kata Beni.
Kantor Pos, ujarnya, kemudian merealisasikan dengan metode mendatangi dari rumah ke rumahdan dengan melalui komunitas. Hasilnya, katanya, sampai saat ini sudah 96,7 persen yang disalurkan.
"Mengingat adanya percepatan bantuan sosial, metode yang dipakai tidak hanya rumah ke rumah saja, tapi juga melalui komunitas. Menghadirkan komunitas di satu tempat kemudian dilaksanakan penyaluran sesuai data bayar yang kami berikan dari kementerian sosial. tentunya dengan protokol Kesehatan," katanya.
Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo menjelaskan per 6 Maret, realisasi penyaluran Program Keluarga Harapan Tahap 1 sebesar 20.964 atau 69,13% dari total KPM-PKH dengan nilai Rp28,8 miliar lebih melalui Bank Mandiri.
"Sedangkan BPNT atau Program Sembako di Kabupaten Sleman telah disampaikan melalui PT Pos kepada 86.166 Keluarga Penerima Manfaat atau sebesar 97,97 persen dari total KPM dengan total nilai sebesar Rp51,69 miliar lebih. Sedangkan 2,03 persen sisanya akan kami selesaikan di akhir Maret ini," kata Bupati.
Bupati menambahkan, sisa yang belum tersalurkan itu kemungkinan yang terkena pembersihan. "Bisa jadi penerima ini sudah meninggal dunia, sudah tidak lagi sesuai kriteria, atau pindah dan tidak diketahui alamatnya yang baru," kata Kustini.
Dalam waktu dekat, ujarnya, akan segera dicarikan nama-nama lain yang memenuhi kriteria namun belum masuk sebagai penerima. Kustini menyebut, secara umum penyaluran program bantuan sosial di Kabupaten Sleman telah terlaksana dengan baik. Dia mengatakan ke depan, Pemerintah Kabupaten Sleman akan melaporkan penghapusan data penerima manfaat tidak tepat sasaran kepada Kementerian Sosial secara berkala untuk memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran.
Penyerahan bantuan tetap diprioritaskan kepada masyarakat miskin dan rentan miskin namun seiring dengan penetapan PPKM Level 4 di Kabupaten Sleman, Pemkab Sleman berharap bantuan sosial juga dapat disalurkan kepada masyarat terdampak mengingat dampak pandemi belum sepenuhnya menurun. (OL-15)
