Peran Desa di Kabupaten Cianjur Dibutuhkan untuk Dongkrak Indeks Pembangunan

KABUPATEN Cianjur, Jawa Barat, memiliki 356 desa tersebar di 32 kecamatan. Peran desa tak bisa dipandang sebelah mata karena akan menentukan maju-mundurnya indeks pembangunan di tingkat kabupaten.

Hal itu diungkapkan Wakil Bupati Cianjur Tb Mulyana Syahrudin seusai
menghadiri pelantikan pengurus DPC Asosiasi Pemerintahan Desa (Apdesi)
Kabupaten Cianjur periode 2022-2027 di Cipanas, Rabu (26/1).

Menurut Mulyana, Apdesi sebagai wadah bagi para kepala desa diharapkan bisa terus berkolaborasi dengan tujuan meningkatkan kemajuan pembangunan masyarakat dan pembangunan wilayah.

"Karena para pengurus Apdesi ini banyak yang sudah berpengalaman dalam
berorganisasi, jadi saya tidak meragukan sama sekali mereka akan
berakselerasi membangun desa dan Kabupaten Cianjur secara bersama-sama," kata Mulyana.

Dia menambahkan kucuran anggaran bagi desa yang relatif cukup besar, tentu akan berdampak terhadap pesatnya pembangunan di setiap desa. Namun, harus ada kesamaan persepsi agar pengelolaan keuangannya harus betul-betul dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi peningkatan pembangunan maupun kesejahteraan masyarakat.

"Kalau berbicara peran, sebetulnya tidak bisa dipilah-pilah. Desa yang
maju, tentu akan membuat Kabupaten Cianjur jadi maju. Kalau indeks desanya rendah, maka indeks Kabupaten Cianjur pun akan rendah," sebutnya.

Karena itu, peran desa akan mementukan maju atau mundurnya indeks secara akumulasi di Kabupaten Cianjur. Terlebih, kepala desa sebagai pemimpin di tingkat pemerintahan terbawah akan lebih dekat dengan masyarakat.

"Maka dari itu, Pemkab Cianjur harus hadir bersinergi dengan Apdesi.
Sehingga apa yang diwadahi Apdesi baik aspirasi, keinginan, inovasi, dan kreasi itu bisa terwujud," pungkasnya.

Ketua DPC Apdesi Kabupaten Cianjur, Beni Irawan, memandang perlu adanya
sinergitas antara Apdesi dengan Pemkab Canjur. Hal itu dilakukan karena
yang lebih mengetahui kebutuhan di tingkat bawah yakni kepala desa.

"Tujuannya tentu desa harus maju dari sisi pembangunan. Termasuk dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah harus diselaraskan antara desa dengan kabupaten. Jangan sampai terjadi tumpang tindih," terang Beni. (N-2)