Pandemi Covid-19 Picu Angka Angka Kemiskinan Terbuka di Cianjur

ANGKA kemiskinan terbuka di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, pada 2020 meningkat cukup drastis. Kisarannya terdata mencapai hampir 11%.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur, Dedi Supriadi, menjelaskan relatif cukup tingginya angka kemiskinan membuatm Kabupaten Cianjur saat ini menjadi locus prioritas penanganan. Tak hanya penanganan dari Pemprov Jabar, tapi juga pemerintah pusat.

"Pada  2020, kita mengalami kemiskinan yang cukup tinggi. Terutama kemiskinan terbuka. Angkanya sekitar 11%. Tapi Kabupaten Cianjur jadi prioritas penanganan kemiskinan dari pusat dan provinsi, terutama kemiskinan ekstrem," terang Dedi ditemui seusai kick off meeting rancangan awal rencana kerja pembangunan daerah 2023, Rabu (29/12).

Namun, lanjut Dedi, angka kemiskinan memasuki 2021 trennya berangsur mulai turun. Saat ini angka kemiskinan di kisaran 10% atau turun kisaran 1% dibanding 2020 yang mencapai 11%.

Kondisi itu tak terlepas mulai melandainya pandemi covid-19 sehingga berbagai sektor yang sempat terpuruk lambat laun mulai kembali menggeliat. Misalnya mulai meningkatnya kembali aktivitas perdagangan, wisata, dan sektor lainnya.

"Jadi secara perekonomian sudah mulai menggeliat. Nah ini yang salah satunya menyebabkan angka kemiskinan mulai terpantau turun. Itu salah satu indikator," terang mantan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cianjur.

Dedi menuturkan di tingkat Kabupaten Cianjur, kemiskinan juga jadi salah satu prioritas pada RKPD 2023. Skala prioritas lainnya yakni sumber daya manusia serta infrastruktur.

"Untuk 2023, dari sekarang kita sudah bisa memulai perencanaan kegiatan pembangunan. Skala prioritas antara lain yakni SDM, infrastruktur, serta kemiskinan," sebut Dedi.

Skala prioritas pembangunan yang mulai dirancang dari sekarang, kata Dedi, salah satu output-nya diharapkan bisa mendongkrak indeks pembangunan manusia (IPM). Sejauh ini, IPM di Kabupaten Cianjur relatif masih cukup rendah sehingga perlu berbagai akselerasi program.

"IPM merupakan salah satu yang memang menjadi isu strategis. IPM dipengaruhi indeks kesehatan, pendidikan, dan daya beli," pungkasnya.

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, pada semester pertama 2021, jumlah penduduk di Kabupaten Cianjur sebanyak 2.387.741 jiwa. Jika angka kemiskinan mencapai 11% pada 2020 maka terdapat sebanyak 262.651 jiwa warga yang miskin atau selama mulai mewabahnya pandemi covid-19. (OL-15)