CAMPUR tangan pemerintah untuk mengoptimalkan peran diaspora
untuk pembangunan nasional sangat dibutuhkan. Terlebih, Indonesia
memiliki jutaan diaspora yang tersebar di mancanegara.
Keberadaan diaspora dinilai menjadi aset bangsa dalam percepatan
pembangunan nasional.
Demikian disampaikan Team Leader Program Migrasi dan Diaspora Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Indonesia, Mahkdonal Anwar di sela peluncuran Collective Leadership Specialist Indonesia (CLSI) oleh GIZ Indonesia di Bandung, Selasa (7/12) malam.
Di banding negara lain, menurutnya, Indonesia memiliki diaspora cukup
banyak. "Tapi peran diaspora Indonesia belum seperti Tiongkok, Filipina
bahkan India yang rutin membantu pembangunan di negara asalnya."
Menurut Makhdonal, Indonesia sedang mengarah pada pemanfaatan potensi
diaspora di seluruh dunia dalam rangka mengakselerasi pembangunan
nasional, sehingga sudah saatnya ruang diskusi dan ruang partisipasi
bagi diaspora Indonesia dibuka lebar.
"CLSI menjadi ruang diskusi dan partisipasi bagi diaspora Indonesia, agar kontribusi mereka terhadap pembangunan nasional bisa dioptimalkan," katanya.
Makhdonal menambahkan, sejak 90-an, diaspora Indonesia sebenarnya
sudah menunjukkan keinginannya untuk terlibat jauh dalam pembangunan
Indonesia. Namun, baru 2012 seluk beluk diaspora mulai jadi perhatian.
Menurutnya, agar diaspora dapat berkontribusi maksimal terhadap
pembangunan nasional, campur tangan pemerintah sangat diperlukan. Salah
satu upaya yang bisa dilakukan pemerintah adalah dengan memfasilitasi diaspora yang ingin pulang ke Tanah Air untuk berkontribusi terhadap pembangunan nasional lewat subsidi gaji seperti yang sudah dilakukan oleh GIZ Indonesia beberapa tahun ke belakang.
"Saat mereka ingin kembali ke Indonesia, apakah kerja di NGO,
pemerintahan, di kampus, kami memberikan subsidi gaji selama 2 tahun
penuh. Mungkin tidak semuanya diukur uang, tapi untuk bisa berkarya
tentu harus ada biaya," katanya seraya menyebut pihaknya memberikan
subsidi gaji kepada 100 orang diaspora di Jerman yang ingin pulang ke
Indonesia.
Tidak hanya itu, melalui CLSI, pihaknya juga memberikan program
pelatihan yang telah dilakukan selama enam bulan terakhir ini. Pelatihan tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan peran diaspora terhadap pembangunan nasional di Tanah Air.
"Alumni kami sudah lebih 4.200 orang. Sekitar 50% berperan sebagai tenaga pendidikan di kampus," katanya.
Staf Ahli Kementerian Luar Negeri, Siti Nugraha Mauludiah, mengakui bahwa diaspora memiliki peran penting dalam pembangunan nasional.
Oleh karenanya, Siti berharap, CLSI menjadi wadah diskusi dan komunikasi bagi diaspora yang tersebar di mancanegara. Selain sebagai sarana diskusi dan komunikasi, CLSI juga dinilainya penting guna menjembatani program-program pemerintah dengan diaspora Indonesia.
"Saya berharap CLSI menjadi wadah komunikasi dan diskusi tentang isu-isu seputar migrasi dan diaspora ini juga dapat membantu memperkuat jembatan antara program-program pemerintah dengan diaspora," katanya. (BY)
