4.050 Guru tidak tetap di Klaten Terima Tunjangan Peningkatan Kesejahteraan

SEBANYAK 4.050 guru tidak tetap/pegawai tidak tetap (GTT/PTT) K2 dan
GTT/PTT non-K2  Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menerima tunjangan
program peningkatan kesejahteraan.

Tunjangan peningkatan kesejahteraan GTT/PTT K2 dan non-K2 Kabupaten
Klaten, diserahkan secara simbolis oleh Bupati Sri Mulyani di Pendopo
Pemerintah Kabupaten Klaten, Jumat (26/11).

Plt Kepala Dinas Pendidikan Klaten, Yunanto, melaporkan anggaran program peningkatan kesejahteraan GTT/PTT K2 dan GTT/PTT non-K2 total sebesar Rp15,319 miliar dari APBD Perubahan 2021.

GTT/PTT penerima uang peningkatan kesejahteraan smester II tahun ini
total sebanyak 4.050 orang. Jumlah itu terdiri dari GTT/PTT K2 sebanyak
1.311 orang, dan 2.739 orang GTT/PTT non-K2.

Uang peningkatan kesejahteraan GTT/PPT K2 Rp1.000.000 per bulan, GTT/PTT non-K2 dengan masa kerja 1-3 tahun Rp330.000, dan masa kerja 4-6 tahun Rp400.000.

Kemudian, GTT/PTT non-K2 masa kerja 7-9 tahun Rp450.000, masa kerja
10-12 tahun Rp500.000, dan masa kerja 13 tahun
ke atas Rp550.000 per bulan.

Menurut Yunanto, pencairan tunjangan GTT/PTT smester II ini bertujuan
meningkatkan kesejahteraan GTT/PTT. Diharapkan, dalam bertugas mereka
lebih profesional dan berintegritas.

"Selain itu, untuk mempercepat mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati,
yakni Klaten keren, maju, mandiri, dan sejahtera," ujarnya.

Dalam sambutannya Bupati Sri Mulyani mengatakan, uang peningkatan
kesejahteraan GTT/PTT K2 dan non-K2 setiap tahun dianggarkan melalui
APBD Kabupaten Klaten.

"Tetapi, mohon maaf apa yang kami berikan belum sesuai harapan atau
keinginan GTT/PTT. Karena, potensi APBD dan keuangan daerah sangat
terbatas di masa pandemi covid-19," jelasnya.

Peran GTT/PTT, lanjut Sri Mulyani, sangat membantu Pemkab Klaten dalam
upaya mencerdaskan anak didik. Karena itu, GTT/PTT akan diperjuangkan
bisa diangkat CPNS. (N-2)