Bappeda Klaten Gelar Sosialisasi Program CSR di Masa Pandemi Covid-19

BADAN Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menyelenggarakan sosialisasi program  corporate social reponsibility  (CSR) masa pandemi covid-19, Kamis (18/11).

Sosialisasi program tanggung jawab sosial perusahaan adalah untuk
menyinergikan program pembangunan daerah dalam upaya pemulihan ekonomi
di masa pandemi covid-19,  dan demi terwujudnya Klaten maju, mandiri,
dan sejahtera.

Sekretaris Bappeda Klaten Sri Purwanto melaporkan, sosialisasi program
CSR, kali ini diikuti 89 peserta dari unsur kepala organisasi perangkat daerah (OPD), pelaku dunia usaha, perbankan, akademisi, LSM,
dan wartawan.

"Adapun sasaran kegiatan sosialisasi program CSR, yakni para pelaku
dunia usaha atau perusahaan baik BUMN, BUMD, maupun swasta yang
tergabung dalam forum CSR dan OPD pemangku kepentingan program CSR di
Klaten," jelasnya.

Dalam sosialisasi program CSR, Bappeda menghadirkan narasumber
Sekretaris Daerah Jaka Sawaldi, Ketua DPRD Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Ketua Komisi I DPRD Eko Prasetyo, dan pendiri Forum CSR Wahyu Haryadi.

Sekda Jaka Sawaldi dalam paparannya mengatakan, bahwa penguatan komitmen suatu daerah dan pengembangan lingkungan usaha yang kondusif perlu didukung dengan kebijakan yang tepat, konsisten, terarah, dan
berkelanjutan.

Untuk mendukung pembangunan daerah di Kabupaten Klaten, lanjut Jaka,
juga perlu adanya upaya-upaya terobosan yang kreatif, inovatif, dan
produktif. Salah satunya, membangun sinergitas dan kemitraan
dengan dunia usaha di daerah.

Klaten telah memiliki peraturan daerah dan surat keputusan bupati tentang Forum CSR. Sejak terbentuk Forum CSR, kontribusi dunia usaha atau pelaku usaha sangat strategis dalam pembangunan daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bappeda Sunarna mengatakan, bahwa
peran forum CSR sangat diharapkan dalam pembangunan daerah, terutama
dalam penanganan kemiskinan. Di Klaten, ada 25 desa lokasi penanganan
kemiskinan.

"Forum CSR di Klaten memiliki peran sangat strategis dalam mendukung
pembangunan daerah. Namun, untuk itu perlu diarahkan sesuai prioritas
pembangunan, terutama penanganan masalah kemiskinan dan pengangguran,"
pungkasnya.  (N-2)