Kabupaten Bantaeng dan Pangkep Berinovasi Tingkatkan Kualitas Pelayanan

KABUPATEN Bantaeng dan Pangkep di Sulawesi Selatan dinilai telah melaksanakan berbagai inovasi yang berdampak pada peningkatan kualitas layanan dasar dan model pengumpulan aspirasi masyarakat. 

Atas keberhasilan tersebut, Plt. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman memberikan penghargaan kepada Bupati Bantaeng Ilham Syah Azikin dan Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau.

Hal itu dilakukan dalam acara Forum Inspirasi Sulawesi Selatan bertema Peningkatan Pelayanan Publik untuk Sulawesi Selatan yang Melayani, Inovatif, dan Berkarakter, di Makassar, Kamis (11/11/2021).

“Tantangan pembangunan di Sulawesi Selatan adalah memastikan masyarakat miskin dan rentan memiliki akses kepada layanan dasar khususnya pendidikan, kesehatan dan layanan administrasi kependudukan,” ujar Andi di acara tersebut seperti yang disitat dari siaran pers.

Ia menambahkan, pemerintah perlu memastikan keterlibatan masyarakat miskin dan rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, anak dan kelompok marginal lainnya untuk terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran.

"Sehingga pembangunan daerah bisa semakin responsif, inklusif, akuntabel dan transparan serta menjawab kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Di Pangkep, tersedia layanan pendidikan “Kelas Perahu” yang mampu mengurangi jumlah anak nelayan putus sekolah dari 2,25% di Tahun Ajaran 2016-2017 menjadi di bawah 1% pada 2020.

Adapula inovasi Perahu Sehat Pulau Bahagia (PSPB) yang mempermudah akses masyarakat pulau di Kabupaten Pangkep dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dasar berkualitas.

Di Kabupaten Bantaeng, muncul inovasi Layanan Adminduk Berbasis Kewenangan Desa (LABKD) yang membantu masyarakat desa/kelurahan khususnya kelompok lansia, penyandang
disabilitas dan masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil, untuk memiliki dokumen kependudukan dan mendukung visi “Adminduk Baik, Bantaeng Baik.” 

Selain itu, inovasi Posko Aspirasi telah membantu penguatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan peran dan fungsinya untuk menggali aspirasi dan pengaduan masyarakat untuk mendorong akuntabilitas sosial di desa.

Seluruh inovasi ini merupakan hasil kolaborasi Pemprov Sulawesi Selatan dengan Program KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat Pelayanan untuk kesejahteraan) yang merupakan kemitraan Pemerintah Indonesia dan Australia. 

Konsul-Jenderal Australia di Makassar Bronwyn Robbins mengatakan, pihaknya menemukan solusi-solusi inovatif untuk permasalahan lokal yang bermanfaat bagi sebagian masyarakat terpencil dan paling rentan di provinsi tersebut.

“Saya senang karena melalui forum ini kami dapat mempresentasikan hasil kolaborasi kami dengan pemerintah provinsi dan kabupaten di Sulawesi Selatan melalui program KOMPAK," kata Bronwyn Robbins. (RO/A-3)