Dampak Covid-19, Warga Miskin Kota Bandung Capai 60 Ribu

DALAM kurun waktu satu tahun, warga miskin di Kota Bandung karena terdampak pandemi Covid-19 mencapai 60 ribu orang dan yang miskin secara permanen pada tahun 2021 ini jumlahnya mencapai 3.100 orang.

‘’Selama pandemi Covid-19 ada miskin permanen dan miskin tidak permanen tapi butuh bantuan. Sehingga kunci utama untuk pengentasan kemsikinan ini terletak pada keakuratan dana sehingga program yang dibuat bisa tetap sasaran,’’ kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bandung, Tono Rusdiantono di Bandung, Jumat (8/10).

Untuk akurasi data harus memanfaatkan segala sumber daya baik manusia ataupun teknologi dan pembaharuan data dilakukan setiap hari. Sesuai instruksi Kementerian Sosial (Kemensos) yang tadinya updating data itu enam bulan sekali, berubah jadi tiga bulan sekali dan sekarang, jadi
setiap bulan. Tiap hari dilakukan usulan, perbaikan dan kelaikan, harus sesuai prosedur.

‘’Saya pastikan penyaluran beragam bantuan di Kota Bandung setidaknya menyentuh kisaran angka 90 persen. Bahkan ada yang sampai 100 persen sesuai dengan target sasaran. Makanya kita updating data yang dapat bantuan tidak semata dapat bantuan, karena itu harus di-update. Kalau tidak cocok, itu saldonya nol. Itu bantuan dari pusat tidak akan bisa cair kalau tidak di-update," jelasnya.

Melalui verifikasi dan validasi data inilah, lanjut Tono, Data Terpadu Kesejahteraan Soial (DTKS) di Kota Bandung selalu menyesuaikan dengan kondisi terkini. Seperti yang terhitung per Januari 2021 terpantau ada kenaikan sekitar 3.000 warga miskin permanen.

‘’Sekarang updating data DTKS di Kota Bandung tadinya 136 ribu sekarang jadi 139 ribu. Kemarin kita juga kerja keras supaya bisa masuk DTKS yang memang betul bisa masuk dan belum terdata di DTKS," lanjutnya.

Baca juga : Ganjar: Kesempatan Beri Kesetaraan bagi Penyandang Disabilitas, makin Luas

Termasuk ketika ada arahan untuk mengeluarkan bantuan sosial saat PPKM Darurat lalu, pihkanya langsung bergerak cepat melakukan pendataan. Terlebih target penerima ini datang langsung dari usulan RT dan harus langsung diverifikasi dan validasi. Selain yang pertama mengeluarkan Kota Bandung jadi satu-satunya daerah di Jawa Barat yang mengucurkan
bantuan sosial saat PPKM Darurat.

‘’Kunci suksesnya juga terletak di proses pendataan karena targetnya adalah warga non-DTKS. Kemarin juga baru saja dibagikan tambahan bagi 60 ribu. Ini semuanya mendapatkan bantuan sosial yang non DTKS. Persentase penyalurannya mencapai 99,80 persen," tambahnya lagi.

Total bantuan berhasil tersalurkan kepada 59.964 Kelompok Penerima Manfaat (KPM). Dari 60 ribu PKM yang ditargetkan, sisanya tidak bisa cair lantaran ada yang meninggal, meningkat taraf ekonomi, dan sejumlah alasan lainnya.

Kepala Bidang Data dan Informasi Dinsos Kota Bandung, Susatyo Triwilopo mengungkapkan, untuk pengusulan DTKS bisa dengan tiga cara. Pertama yakni cara klasik melalui kelurahan untuk kemudian diteruskan usulannya kepada Dinsos. Kedua bisa melalui bantuan langsung ditunjuk langsung oleh Kementerian Sosial dan ketiga yang baru ini sepanjang masyarakat
memenuhi dan layak masuk DTKS bisa mengusulan mandiri masuk aplikasi cek bansos.

‘’Di aplikasi tersebut masyarakat bisa mengajukan usulan sekaligus melaporkan apabila mendapatkan kekeliruan data penerima, misal sudah termasuk DTKS, tetapi nyatanya secara taraf ekonomi tampak sudah mumpuni,’’ ujarnya.

Di aplikasi itu ada usul dan sanggah. Jadi bisa mengusulkan dan bisa melaporkan apabila melihat warga yang sudah mampu tapi dapat disanggah. Kemudian akan dibahas di kelurahan dan disampaikan usulan ke kita untuk dilakukan perubahan. (OL-2)