GANJAR Pranowo berkunjung ke Kabupaten Banjarnegara, Senin (6/9). Gubernur Jawa Tengah itu mengaku prihatin dengan ditangkapnya Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, akhir pekan lalu.
Dia meminta kepada seluruh pejabat di Banjarnegara untuk menghentikan
urusan pungli, gratifikasi dan korupsi.
Dalam rapat terbuka bersama ASN di Banjarnegara, Ganjar yang didampingi
Wakil Bupati Banjarnegar Syamsudin meminta kepada seluruh pejabat
Banjarnegara untuk berubah. Kejadian yang telah menimpa daerah itu
harus menjadi momentum untuk mereformasi diri.
"Apakah panjenengan siap berubah atau tidak? Hentikan urusan pungli, gratifikasi dan korupsi. Setuju apa tidak?," tanya Ganjar pada seluruh pejabat yang ada di tempat itu. Semua yang hadir serentak menjawab setuju.
"Baik kalau begitu nanti saya dampingi. Banjarnegara harus maju. Ayo
kita selamatkan Banjarnegara,"tegasnya.
Ditemui setelah rapat, Gubernur mengatakan bahwa kedatamgannya untuk
memastikan pelayanan publik di Banjarnegara tidak boleh terganggu.
Selain itu, soal penunjukan pelaksana harian (Plh) Bupati juga sudah
ditandatangani.
"Suratnya sudah saya tandatangani, sehingga Pak Wakil Bupati saya minta segera mengambil langkah-langkah. Saat awal kejadian ini, saya sudah telepon pak Wakil Bupati dan responnya bagus," ujarnya.
Ganjar mengatakan bahwa peristiwa yang menimpa Banjarnegara harus
menjadi momentum pejabat dan seluruh ASN mereformasi diri. Dia
sudah memberikan petunjuk dan langkah-langkah agar Banjarnegara
terhindar dari kejadian serupa di masa yang akan datang.
"Ayo politik anggarannya digitalkan. Kalau sulit nanti kita dampingi. Semua harus elektronik. Saya juga mendorong semua pejabat melaporkan LHKPN. Wajib termasuk DPRD-nya," jelasnya.
Ia meminta supaya unit pengendali gratifikasi harus dikelola. Selain
itu, ia juga mengusulkan agar menggandeng KPK dalam rangka Korsupgah di
Banjarnegara.
"Saya pesan, ini tinggal sembilan bulan masa jabatan. Maka ini momentum untuk mereform diri. Layani masyarakat dengan mudah, murah
dan cepat. Di dalam harus transparan, akuntabel dan berintegritas. Sikat semua pungli, nggak boleh ada lagi setoran-setoran," tegasnya.
Ganjar juga meminta Banjarnegara melakukan reformasi politik anggaran.
Tujuannya agar didapatkan anggaran untuk menaikkan tambahan penghasilan
pegawai (TPP) agar para ASN tidak melakukan korupsi. "Saya juga meminta
agar medsos-nya diaktifkan, supaya masyarakat mudah berkomunikasi. Saya
lihat medsosnya Banjarnegara ini nggak aktif, hanya BPBD nya yang aktif. Sekarang eranya sudah digital, kita mesti go digital dan semuanya saya minta membuka diri,"tandasnya.
Sementara Wakil Bupati Syamsudin mengatakan warga Banjarnegara sudah menunggu pembinaan dari Ganjar. Upaya penataan Pemerintahan Banjarnegara yang periodenya kurang dari sembilan bulan harus dilakukan dengan baik.
"Kami tidak akan main-main dengan proyek, jual beli jabatan dan hal-hal yang berkait dengan korupsi, nepotisme dan konspirasi. Kami semua sudah sepakat, kami akan melaksanakan itu," tegasnya. (N-2)
