Ketua RT dan RW di Jember Dapat Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan

BUPATI Jember Hendy Siswanto memberikan perlindungan kepada seluruh ketua RT dan RW berupa kartu BPJS Ketenagakerjaan. Hendy telah berkomitmen untuk memberikan kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada para ketua RT dan RW. Sebanyak 16.490 Ketua RT RW yang ada di Kabupaten Jember mendapatkan perlindungan jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK.

Bupati Hendy mengatakan iuran premi BPJS Kesehatan dibayarkan melalui APBD sebagai bentuk kepedulian Pemkab Jember kepada Ketua RT dan RW yang telah memberikan pelayanan maksimal, apalagi saat pandemi.

Seluruh iurannya dibayarkan melalui APBD sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten Jember kepada Ketua RT RW yang telah memberikan pelayanan maksimal terlebih pada kondisi pandemi seperti saat ini.

Bupati Jember Hendy Siswanto menyerahkan secara simbolis kartu kepesertaan BPJAMSOSTEK kepada perwakilan Ketua RT RW di Pendopo Wahyawibawagraha. Dalam sambutannya Hendy mengatakan bahwa perlindungan jaminan sosial ini merupakan program pemerintah yang ditujukan untuk memakmurkan masyarakat Indonesia.

"Oleh karena itu Pemkab Jember berkomitmen untuk mendukung implementasi program tersebut dengan mendaftarkan seluruh karyawan dan kader-kader yang membantu pemerintahan. Selain itu Pemkab Jember juga siap untuk mendukung BPJAMSOSTEK dalam memperluas cakupan kepesertaan di wilayahnya," kata Bupati Jember, Hendy saat menyerahkan secara simbolis  kartu kepesertaan BPJAMSOSTEK kepada perwakilan Ketua RT RW di Pendopo Wahyawibawagraha, Sabtu (7/8).

"BPJS ini bertujuan untuk memakmurkan kita semua dan kita di istimewakan oleh negara ini. Dan kami dari Pemkab Jember ingin mewujudkan dan meneruskan program pemerintah tersebut," ujar Bupati Jember Hendy Siswanto.

baca juga: Jember

Hendy berkomitmen di Kabupaten Jember seluruh teman yang membantu pemerintah terutama RT, RW, posyandu dan kader kadernya akan didukung dengan BPJS Ketenagakerjaan dan dibiayai dengan APBD.

"Sebagai garda terdepan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, ketua RT RW juga memiliki risiko yang besar. Oleh kerena itu mereka wajib memiliki perlindungan jaminan sosial agar dapat bekerja lebih aman dan nyaman," pungkasnya. (RO/N-1)