Kepala Daerah Mengeluhkan Kekurangan Stok Vaksin

SEJUMLAH  kepala daerah yang berada di zona merah, teriak kekurangan stok vaksin. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) segera mengirimkan vaksin Covid-19 ke Jawa Timur. Jawa Timur mulai mengalami kekurangan stok vaksin untuk penyuntikan dosis kedua.

“Jadi ya kita berharap kita akan mendapatkan dropping sebanyak mungkin, sesegera mungkin untuk bisa memenuhi dosis kedua sekaligus perluasan dosis pertama,” ucap Khofifah (4/8) seperti dikutip dari tayangan Headline News Metro TV/

Distribusi vaksin covid-19 dari pusat ke daerah yang kurang lancar menyebabkan antrean untuk vaksinasi dosis kedua terjadi di beberapa tempat. Sejumlah daerah juga terpaksa menunda pelaksanaan vaksinasi dosis kedua.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengaku sudah berkomunikasi Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. Pemprov Jawa Timur sendiri terus berupaya mengejar target 315.000 vaksinasi per hari dengan menggandeng sejumlah pihak.

Dihubungi terpisah, Bupati Pangandaran Jeje wiradinata membenarkan bahwa stok vaksin di Pangandaran sudah habis. "Memang sudah habis, sudah tidak ada vaksin lagi. Sementara pendistribusian dari provinsi maupun pusat juga belum ada," kata Jeje.

Dia juga sudah melakukan berbagai upaya lain untuk mendapatkan pasokan vaksin. Bahkan Jeje sempat meminta bantuan tokoh masyarakat Pangandaran Susi Pujiastuti, dengan harapan jejaring yang dimiliki Susi di tingkat pusat bisa membantu mempercepat pasokan vaksin untuk Pangandaran.

Keluhan lambatnya pasokan vaksin juga dikeluhkan Gubernur Jawa barat Ridwan Kamil. Ia berharap agar jatah vaksin dari Pemerintah Pusat ke daerah tidak diberikan secara terpisah. Sehingga target imunitas komunal (herd immunity) bisa tercapai.

"Yang disuntik pertama bertemu dengan orang yang disuntik sudah dua kali. Yang satu sudah mulai melemah antibodinya, yang satu baru mulai membangun antibodinya. Jadi tidak tercapai (herd immunity)," jelas  Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil juga mendorong agar pemerintah mempertimbangkan opsi memberikan izin kepada masyarakat melaksanakan vaksinasi mandiri.

"Kalau ternyata vaksin mandiri ini mempercepat terjadinya herd immunity, saya sangat setuju. Yang paling penting manajemen penyuntikan mandiri tidak mengganggu jadwal di Puskesmas," pungkas Ridwan Kamil .

Pengamat kebijakan publik Trubus Ardiansyah berpendapat ruwetnya pendistribusian vaksin saat ini tidak lepas dari panjangnya birokrasi yang harus ditempuh hingga vaksin tersedia di tempat vaksinasi.

Menurutnya, sebenarnya pemerintah bisa saja membuka peluang bagi pendistribusian vaksin oleh pihak lain,misalnya swasta.

"Masalahnya vaksin ini memang termasuk public goods. Oleh karena itu, bila pihak di luar pemerintah diberi kesempatan, perlu ada kanalisasi yang ketat. Misalnya, hanya diberikan kepada karyawan dan keluarga. Jadi tidak seperti sekarang, karyawan dapat di kantor, keluarga dari pemerintah. Jangan campur-campur," pungkasnya (5/8). (RO/E-1)