Dairi, Satu Dari 10 Kabupaten se-Indonesia Raih Anugerah KPAI

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Dairi Sumatra Utara berhasil meraih penghargaan Anugerah KPAI 2021 dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Penghargaan diserahkan secara virtual oleh Ketua KPAI, Susanto kepada Bupati Dairi Eddy Keleng Ate, Kamis (22/7).

Bupati Dairi, Eddy Berutu ketika menerima penghargaan menyampaikan ucapan terimakasih pada KPAI serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atas dukungan dan kepercayaan kepada Pemkab Dairi atas penghargaan tersebut.

"Penghargaan ini sebagai motivasi untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat khususnya perlindungan pada anak di Kabupaten Dairi bersama seluruh stakeholder," kata Edy Berutu dalam keterangannya, Minggu (25/7).

Dalam kesempatan tersebut Edi Keleng Berutu menjelaskan bahwa Pemkab Dairi telah menyampaikan capaian penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak berbasis aplikasi Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pelaporan (SIMEP) Perlindungan Anak tahun 2021.

“Kita tentu sangat mengapresiasi penghargaan ini, walau di tengah pandemi Covid-19 yang belum usai, namun teman-teman kita di pusat tetap bekerja memacu semangat untuk memberi dukungan demi perlindungan anak," kata Eddy Berutu yang juga turut didampingi oleh Kapolres Dairi, AKBP Ferio Sano Ginting.

Atas penghargaan dan anugerah yang diterima ini, Eddy berharap akan memacu Kabupaten Dairi dalam mengambil peran mempersiapkan generasi emas di masa mendatang.

"Terimakasih kepada KPAI, dari beberapa daerah di Sumatera Utara yang masuk nominasi, Kabupaten Dairi menjadi satu-satunya kabupaten penerima anugerah KPAI 2021. Untuk itu mari siapkan generasi emas dari Kabupaten Dairi melalui perlindungan anak," tuturnya.

Sementara Ketua KPAI, Susanto mengatakan bahwa anugerah KPAI Tahun 2021 merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan atas komitmen dan inovasi kepada stakeholder yang memiliki komitmen besar dan berkontribusi aktif terkait penyelenggaraan perlindungan anak.

Menurutnya, penghargaan tersebut diberikan berdasarkan hasil evaluasi dan pengawasan KPAI terkait monitoring dan penyelenggaraan perlindungan serta pemenuhan hak anak di kementerian/lembaga, pemerintah provinsi serta kabupaten/kota. (AP/OL-10)