Wali Kota Lubuklinggau Minta Pedagang tidak Dipaksa Tutup

KOTA Lubuklinggau menjadi salah satu daerah yang menerapkan pengetatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro. Untuk itu, ia menekankan kepada tim satuan tugas penanganan Covid-19 untuk mematuhi aturan main dalam menerapkan PPKM di daerahnya.

Wali Kota Lubuklinggau, Prana Putra Sohe menegaskan penertiban pedagang yang dilakukan satgas Covid-19 bukan kepada pedagang yang menjual dagangannya melainkan kerumunan pembeli yang di sekitar pedagang itu. ''Mereka (pedagang) itu mau mencari makan, bukan mencari uang. Yang ditertibkan itu kerumunan bukan pedagangnya. Jadi jangan langsung dibubarkan atau ditutup dagangannya,'' kata dia.

Karenanya, ia meminta kepada anggota satgas Covid-19 Kota Lubuklinggau dalam menerapkan aturan PPKM dilakukan secara humanis. Tidak asal mengangkut barang dagangan milik pedagang.

Tindakan anggota satgas Covid-19 dalam melakukan penyisiran terhadap masyarakat, lanjutnya, menertibkan masyarakat yang tidak menerapkan prokes. Di antaranya tidak memakai masker. Jika di suatu kawasan dimasuki orang yang tidak memakai masker, petugas dapat memberikan sanksi kepada pelanggar. ''Silahkan, suruh push up, atau yang lain,'' katanya. 

Ia juga mengimbau kepada seluruh jajaran petugas baik dari Polri, TNI, Satpol PP, Dishub dan lainnya agar melakukan tindakan tegas bagi pelanggar protokol kesehatan. ''Lakukan tindakan tegas, namun tetap humanis, berikan penjelasan. Kalau memang tidak menimbulkan kerumunan, baru ditindak, namun harus humanis,'' katanya.

Ia menegaskan, bahwa tindakan pemerintah saat ini bukan hanya kehendak pemerintah daerah saja, namun sudah menjadi instruksi dari pemerintah pusat. Hal tersebut dilakukan untuk kepentingan rakyat. (DW/OL-10)