Pemerintah Provinsi Jawa Barat Bangun Daerah Perbatasan

PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat mengaku memberi perhatian lebih kepada desa-desa yang berbatasan langsung dengan provinsi lain, seperti Jawa Tengah dan Banten. Keberpihakan ini dilakukan dengan memberi bantuan keuangan, optimalisasi badan usaha milik desa, hingga membangun tugu
desa untuk mempertegas batas administrasi wilayah.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat
Bambang Tirtoyuliono menilai posisi desa perbatasan sangat strategis. Selain merupakan pintu masuk menuju Jawa Barat, daerah-daerah itu merupakan representasi Jawa Barat sehingga harus ditata dengan baik.

Menurut dia, penataan salah satunya dilakukan dengan membangun tugu desa di setiap desa perbatasan. Terdapat 101 desa di Jawa Barat yang
berbatasan langsung, baik dengan Jawa Tengah maupun Banten.

Dia memastikan pihaknya akan membangun tugu desa di seluruh daerah
perbatasan tersebut. "Yang terbaru yang kemarin diresmikan di Desa
Singabraja dan Singabangsa, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor. Sebelumnya pada 2020 sudah dibangun tujuh tugu desa," ujar Bambang di Bandung, Jumat (30/4).

Selain menunjukkan batas administrasi wilayah, menurutnya, tugu desa
diperlukan untuk memperkuat kewibawaan dan identitas Jawa Barat. Setiap
tugu yang dibangun memperlihatkan simbol Kujang yang merupakan senjata
khas masyarakat Jawa Barat.

Dia menambahkan di tugu juga terdapat tiga pilar yang merupakan simbol bahwa pembangunan desa di Jawa Barat di bawah kepemimpinan Ridwan Kamil dilakukan melalui tiga program strategi yakni one village one product, desa digital, dan gerakan membangun desa.

Bantu keuangan desa

Lebih lanjut, Bambang mengungkapkan, berbagai keberpihakan lainnya diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat bagi desa perbatasan. Salah satunya dengan membantu optimalisasi BUMDes di 101 desa perbatasan.

Tak hanya itu, berbagai pembangunan seperti perbaikan situ dan irigasi di desa perbatasan terus dikerjakan.

"Ada juga bantuan keuangan khusus dari provinsi, pembangunan rutilahu,
dan bantuan listrik gratis," katanya.

Bambang menambahkan, pihaknya pun memastikan adanya keberpihakan bagi desa-desa yang tidak berbatasan langsung dengan provinsi lain, seperti insentif untuk setiap anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan menyediakan media luar ruang (papan reklame).

Menurutnya, provinsi akan memberi anggaran untuk pembuatan papan reklame di setiap desa. "Nantinya billboard ini multifungsi, bisa untuk
menginformasikan program-program provinsi, pemerintahan desa, atau untuk promosi produk-produk desa," katanya.

Selain itu, menurut Bambang,  pihaknya juga mengupayakan agar pemerintah desa meningkatkan tata kelola keuangan, salah satunya dengan menggunakan sistem pembayaran nontunai dalam setiap transaksi.

"Nontunai akan lebih cepat, lebih tepat, akurat, dan akuntabel. Kita sudah bekerjasama dengan Bank BJB untuk menyiapkan aplikasinya," ujarnya.

Bambang pun meminta aparatur desa agar senantiasa mengikuti setiap
aturan demi tertibnya laporan administrasi dan pertanggungjawaban
lainnya. "Laksanakan sesuai dengan apa yang diarahkan dalam juklak dan
juknis. Jadi bantuan keuangan segera dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai juklak dan juknis," katanya. (N-2)