Pemprov Kalsel Tingkatkan Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa

TIGA pejabat fungsional di lingkup Pemerintah Provinsi Kalsel dilantik oleh Pj Gubernur Kalsel Safrizal ZA yang diwakili asisten II perekonomian dan pembangunan Syaiful Azhari, di Ruang Rapat H Maksid Setdaprov Kalsel, Selasa (6/4) siang.

Turut hadir dalam pelantikan tersebut antara lain Karo Pengadaan Barang dan Jasa Dr Rahmaddin MY serta perwakilan Bakeuda Kalsel.

Tiga pejabat fungsional dilantik adalah Gusti Roeswida Mayang Sari ST sebagai pejabat fungsional pengelolaan pengadaan barang dan jasa pertama pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Kalsel. Kemudian M Anshor Riyadie sebagai pejabat fungsional daerah auditor ahli pertama pada Inspektorat Kalsel. Dan Dra Nita Raudatina sebagai pejabat fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah pada Inspektorat Kalsel.

Ketiganya diambil sumpah dan janji di bawah Alquran dan dipandu mengucapkan ikrar.

Dalam sambutan tertulisnya Pj Gubernur Kalsel melalui Syaiful Azhari mengatakan pejabat fungsional diminta memegang teguh sumpah dan janji yang diucapkan.  “Diingatkan kepada pejabat dilantik agar amanah dalam bertugas karena tugasnya berurusan dengan pengawasan Penyelengaraan pemerintahan, tegakkan pengawasan secara integritas secara profesional,” kata Pj Gubernur.

Pemerintah Provinsi Kalsel terus berupaya mengawal dengan ketat serta meningkatkan pengawasan proses pengadaan dan jasa. “Untuk itu perlu dilaksanakan pengelolaan yang profesional pada setiap pengadaan barang dan jasa,” tambahnya.

Dalam sambutannya, Safrizal berpesan kepada pejabat dilantik agar berpegang teguh pada ajaran agama, jujur, bersih, mengedepankan kebenaran serta  etika birokrasi dan profesi saat bertugas. “Pengadaan barang dan jasa adalah bagian penting Good Governance, untuk itu bekerja secara secara profesional dan sesuai aturan,” tambah Safrizal. 

Sementara Karo Pengadaan Barang dan Jasa Dr Rahmaddin MY mengatakan pelantikan kali ini merupakan pelantikan pejabat fungsional pengelolaan pengadaan barang dan jasa yang ke-19. “Sesuai target kita paling minimal harus memiliki 20 pejabat fungsional pengadaan barang dan jasa, jadi dengan demikian tinggal 1 orang lagi kita lantik maka akan mencapai target,” kata Rahmaddin.

Pengelola pengadaan barang dan jasa Pemprov Kalsel juga bukan saja melaksanakan tender pekerjaan pengadaan tapi sekarang juga sudah melakukan pendampingan ke instansi lain seperti KPU Kalsel dan Polda Kalsel. “Untuk itu kita juga menerima sertifikat penghargaan Center of excellent dari pemerintah pusat,” kata Rahmaddin. 

Pada tahun anggaran 2021,  Biro Pengadaan dan jasa telah melaksanakan tender terbuka sebanyak 157 paket pekerjaan dengan nilai Rp408 miliar lebih. (RO/OL-10)