Kader Senior Demokrat Inginkan KLB

PARTAI Demokrat terus dirundung masalah. Kali ini, protes dilayangkan kader senior asal Jawa Barat Yan Rizal Usman.

Dia menegaskan bahwa Kongres Partai Demokrat pada Maret 2020 yang mengangkat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum adalah cacat prosedur. "Kongres 2020 itu penuh rekayasa dan tidak taat azas."

Menurut dia, Kongres Maret 2020 tanpa ada laporan pertanggung jawaban Ketua Umum PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dengan kata lain, tidak melengkapi layaknya persidangan partai politik.

Hal itu menurutnya berbeda saat KLB PD pada 2013 dengan Ketua Umum Anas Urbaningrum. Ia digantikan oleh SBY, saat itu Presiden RI untuk periode kedua.

"Karena itu wajar kalau ada tuntutan Kongres Luar Biasa (KLB). Ada hal-hal mendasar yang mendorong munculnya keinginan untuk menggelar KLB. Jadi Partai Demokrat perlu menghadirkan  penyelamat partai untuk mengatasi kondisi terpuruk seperti ini,“ tegas Yan di Bandung, Rabu (17/2).

Menurutnya, DPP Partai Demokrat harus memberikan wewenang yang luas kepada pengurus DPD dan DPC. Mereka ialah ujung tombak perjuangan yang memiliki basis massa dan yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Bukan mengkerangkeng dan mengambil hampir semua wewenang mereka dialihkan ke DPP.

Yan beralasan, setelah AHY jadi Ketua Umum, AD/ART penuh dengan kejanggalan dan tidak logis. Seperti pada AD/ART yang mewajibkan sidang Musda dan Muscab untuk mengusulkan tiga calon ketua DPD dan DPC ke DPP, kemudian DPP yang menetapkan. Ini tidak baik, bahkan zolim.

"Karena DPD dan DPC kehilangan hak dalam menentukan pilihan sendiri. Cara ini, sangat berpotensi terjadi politik transaksional. Penyetor terbesar yang paling berpeluang menjadi ketua. Akibatnya, proses kaderisasi macet dan para kader tidak dihargai atas perjuangannya membesarkan partai," jelas Yan yang pernah menjabat Komwasda PD Jabar.

Ia menunjuk contoh pada Pilkada 2020, sudah dapat menjadi bukti betapa hebatnya politik transaksional para kandidat yang maju untuk pilkada. Semua calon harus memberikan mahar tanpa kecuali. Kader yang jadi ketua dan anggota partai pun harus menyetorkan mahar untuk dapat rekomendasi.

"Ini semua harus dibongkar dan aturan-aturan yang menghabiskan peran Ketua DPD dan DPC tersebut harus diganti. Pemimpin terpilih pasca KLB harus mengembalikan aturan AD/ART pada konsep yang telah disempurnakan di masa kepemimpinan Anas Urbaningrum," tegas Yan.

Oleh karena itu, menurutnya banyak pendiri dan para senior merasa terpanggil untuk menyelamatkan partai dan para kader yang masih setia pada garis perjuangan mulia partai. Yan menandaskan KLB adalah jalan terbaik dan harus dilakukan.

"Tidak ada kata mundur. KLB adalah keniscayaan dan secepatnya. Saya memohon dengan hormat kepada pendiri, senior dan masyarakat loyalis Partai Demokrat, mohon dukung dan kuatkan terus semangat kami untuk melaksanakan KLB," imbuh Yan.

Pihaknya hanya ingin membesarkan PD untuk tujuan kebaikan dan kemaslahatan masyarakat. Bukan untuk membesarkan Keluarga Cikeas yang menjadikan PD seperti perusahaan keluarga. Pihaknya pun berpesan kepada SBY untuk merelakan Partai Demokrat lepas dari AHY yang dinilai masih belia dalam blantika politik kebangsaan.

"Saya sampaikan kepada pengurus DPC dan DPD di seluruh Tanah Air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rotte. Ayo singsingkan lengan baju, selamatkan Partai Demokrat, kuatkan tekat tanpa ragu menjemput kemenangan bersama menggapai masa depan Partai Demokrat milik kita. Bersama kita bisa," serunya. (N-2)