Oknum Polisi Diduga akan Pungli, Pekerja Peternakan Ayam Demo

PULUHAN pekerja dan pengusaha peternakan ayam petelur di Desa Limpakuwus, Kecamatan Sumbang, Banyumas, Jawa Tengah mengadakan demo di depan kandang ayam pada Selasa (26/1). Mereka demo karena akan adanya korban pemerasan oknum parat kepolisian dari Polresta Banyumas.

Para pekerja membentangkan berbagai macam poster yang intinya tidak terima atas perlakuan oknum aparat kepolisian yang diduga akan melakukan pungli. Bahkan, pengusaha ayam dicari-cari kesalahannya.

Salah seorang pengusaha ayam petelur malah menjadi terdakwa karena dinilai melanggar UU Lingkungan Hidup. ''Bahkan sempat ada tawaran agar kasusnya tidak jalan, namun butuh uang Rp90 juta. Saya tidak mau. Sudahlah, biar proses hukum yang jalan,'' kata Ketua Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) Gembong Nugroho.

Menurutnya, kasus itu dimunculkan sepertinya sengaja dicari-cari. Kemudian, usaha ini dibidik dengan UU LH. "Katanya usaha ayam petelur penternakan rakyat harus ada UKL-UPL (Upaya Pengeloaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup). Ya sudah, karena belum ada, kami memang sudah niat mengurusnya. Sampai sekarang telah diproses izin UKL-UPL. Tetapi kasusnya malah berlanjut ke ranah hukum dan sekarang sudah masuk persidangan,'' katanya.

Pihaknya telah bertemu dengan Dinas LH Banyumas dan siap untuk membantu dalam proses izin UKL-UPL. Kondisi ini seperti membuat kami semakin terjepit. ''Bayangkan, sektor peternakan sekarang sudah kolaps diterjang pandemi Covid-19. Ini masih ditambah ada persoalan hukum. Peternakan ini mempekerjakan sebanyak 90 buruh untuk menghidupi keluarga mereka,'' ujar Gembong.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Satuan (Kasat) Reskrim Polresta Banyumas Komisaris Berry mengaku kaget dengan adanya dugaan tersebut. ''Saya terkejut, saya sama sekali tidak paham apalagi meminta dana. Anggota polisi tidak boleh speerti itu. Kalau memang ada yang minta, pastikan dari pihak mana. Kalau kasusnya, sudah sesuai dengam prosedur dan telah dilimpahkan ke kejaksaan atau P21,'' katanya. (LD/OL-10)