Cegah Korupsi di Bidang Kehutanan, Pemkab Tambrauw MOU dengan KPK

Guna mencegah tindakan korupsi di bidang kehutanan, Pemkab Tambrauw, Papua Barat, menggelar MOU dengan KPK RI. Untuk meminimalisir tindakan korupsi di sektor bidang kehutanan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memfasilitasi penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama antara seluruh pemerintah daerah di Papua Dan Papua Barat dengan Gesellschaft fur Internationale Zuenarbeit (GIZ). Ini untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah serta guna mencegah tindak pidana korupsi termasuk di Kabupaten Tambrauw.

Nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama tersebut ditandatangani oleh Bupati Tambrauw, Gabriel Asem, SE, M.Si disaksikan pihak KPK RI dan sejumlah Kepala OPD yang dilaksanakan secara virtual di salah satu Hotel di Kota Sorong, Papua Barat, pada Senin, (18/1). Gabriel Asem saat ditemui usai kegiatan mengaku, kerja sama yang dijalin Pemerintah Tambrauw dan Komisi Pemberantasan Korupsi RI sangat penting sebagai usaha mencegah terjadinya korupsi dan surat izin yang dikeluarkan untuk sumber daya hutan.

"Karena kita di Tambrauw ini hanya ada dua HPA berskala besar yang beroperasi. Itupun harus mendapatkan izin dari kabupaten induk. Namun pemerintah daerah berkomitmen untuk tidak mengeluarkan izin karena Kabupaten Tambrauw adalah Kabupaten Konservasi," ungkapnya di salah satu Hotel di Sorong.

Terkait dengan kerja sama ini, Gabriel mengatakan, masyarakat adat setempat akan mendapatkan dampak positif bagi masyarakat yang memiliki tanah adat. Karena secara tidak langsung masyarakat adat akan merasakan keuntungan dari berbagai macam sektor pariwisata yang saat ini sedang di kembangkan dan dibangun oleh pemerintah daerah. Karena itu Bupati Tambrauw berharap dengan melakukan MoU antara Pemerintah Tambrauw dan KPK dapat membawa satu nilai yang diharapkan dan semakin berintegritas. (MS/OL-10)