Berani Palsukan Tes PCR 4 Tahun Penjara Menanti

SALAH satu dokter yang juga influencer Tirta Mandira Hudhi mengungkapkan praktik pemalsuan tes PCR yang meresahkan dalam medsosnya. Sejumlah dokumen yang diunggah oknum calo tes PCR palsu itu ia sertakan.

“Oknum yang buat PCR palsu-palsu gini banyak. Enggak cuma satu. Modus edit pake surat 1 klinik,” cicit @ drtirta dalam akun Instagram-nya, 30 Desember 2020.

Ia mengaku sudah melaporkannya kepada Kepala Satgas Nasional Penanganan Covid-19 Doni Monardo dan kepolisian. Dari cicitan Tirta pada 31 Desember 2020, laporan juga dilayangkan klinik yang dicatut namanya oleh sang calo ke Polda Metro Jaya.

“Kasus ini semacam sindikat, ternyata sang pelaku yang viral mengaku hanya diberi tugas mencari customer. Eksekutornya lain lagi,” ungkapnya.

Saat dikonfirmasi Media Indonesia, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menegaskan, surat keterangan dokter yang menyatakan negatif covid-19 ialah aturan dari prasyarat perjalanan yang bertujuan mencegah penularan covid-19 di tengah-tengah masyarakat.

Untuk membendung penularan virus selama libur Natal dan Tahun Baru 2021, Satgas memperketat perjalanan ke Pulau Bali dan pelaku perjalanan internasional dan mewajibkan tes PCR untuk perjalanan melalui udara dan antigen jika melalui darat dan laut.

“Dari segi hukum pidana, tindakan menyediakan surat keterangan dokter palsu dapat dijatuhi sanksi. Sanksi diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Pasal 267 ayat 1, Pasal 268 ayat 1 dan 2, yaitu pidana penjara selama 4 tahun,” ucapnya dalam keterangan resmi, kemarin.

Bila ada masyarakat yang mengetahui praktik gelap itu, Wiku mendorong hal itu dilaporkan sebab dampak dari pemalsuan ini bisa menimbulkan korban jiwa.

“Apabila orang yang ternyata positif, menggunakan surat keterangan yang palsu dan akhirnya menulari mereka yang berada di kelompok masyarakat yang rentan. Maka, jangan pernah bermain-main dengan hal ini,” serunya.

Sementara itu, sebagai wujud dukungan terhadap pelaksanaan tes covid-19, Angkasa Pura II memberikan 1.000 voucer rapid test antigen gratis di Bandara Soekarno-Hatta  angerang,
Banten, pada 31 Desember 2020.

Voucer tersebut dibagikan ke 900 penumpang pesawat kelas ekonomi dan 100 orang pekerja bandara.

Klaster pegawai

Untuk mengantisipasi bertambahnya pasien terkonfirmasi positif covid-19 dari klaster pegawai, Pemerintah Provinsi Bangka Belitung (Babel) mengeluarkan surat edaran (SE) tentang pelaksanaan rapid test antigen bagi ASN dan honorer.

Juru Bicara Satgas Covid-19 Babel Andi Budi prayitno menyebutkan dalam SE tersebut ada tiga kriteria ASN dan honorer yang wajib menjalankan rapid test antigen. Pertama, pegawai yang kontak erat dengan kasus konfirmasi positif.

Kedua, pegawai yang memiliki gejala covid-19 dan ketiga, pegawai yang baru pulang dari perjalanan luar daerah untuk keperluan dinas atau lainnya.

“Para pegawai dengan tiga kriteria ini, silakan menjalani rapid test antigen gratis di Labkesda,” terangnya. (Ins/RF/H-2)