Temanggung Siapkan Anggaran Untuk Pendampingan Vaksin Covid-19

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Temanggung telah menyiapkan rencana anggaran untuk berjaga-jaga sebagai pendampingan bila vaksin covid-19 nantinya didistribusikan ke daerah-daerah. Dimungkinkan anggaran tersebut merupakan realokasi dari sejumlah pos anggaran yang sudah mulai berjalan di tahun 2021.

Kepala Bidang Pengadaan Barang dan Jasa, Pemkab Temanggung, Harnani Imtikhandari mengatakan pihaknya masih menunggu aturan main dari pemerintah pusat terkait rencana vaksinasi covid-19. Namun ia memperkirakan kemungkinan refocusing anggaran untuk covid-19 tahun ini tidak begitu banyak.

"Kayaknya nggak begitu banyak untuk penanganan covid. Hanya penyediaan saja. Karena kita masih menunggu aturan main kaitannya dengan vaksin," ujar Harnani, di Temanggung, Jumat (1/1).

Secara umum, dijelaskan Harnani, alokasi anggaran untuk pengadaan barang dan jasa pada tahun 2021 ini akan difokuskan untuk meneruskan pembangunan yang tertunda si tahun 2020 lalu. Sebab tahun lalu lebih banyak anggaran dialihkan untuk penanganan covid-19. Namun tahun ini juga harus ada persiapan anggaran terkait rencana vaksin.

"Tahun ini rencananya akan meneruskan yang tertunda di 2020. Tapi kita tetap harus siap siap untuk vaksinasi juga, pasti suatu saat pakai uang Dana Alokasi Umum (DAU) ato keuangan lain," katanya.

Ia menyebutkan, sejumlah proyek yang tertunda tahun lalu dan akan dimulai pengerjaannya tahun ini, antara lain, irigasi dan rehab puskesmas.

Dikatakan Harnani, pada Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang) sebelumnya, Bupati Temanggung M Al Khadziq telah mengingatkan bahwa Pemkab perlu berjaga jaga terkait rencana vaksinasi ini. Hanya saja hingga sekarang belum daerah tahu harga dan kewajiban daerah untuk vaksin itu seperti apa. Ia berharap semoga ada kejelasan.

baca juga: Pemprov Kalsel Pamerkan Prestasi Sepanjang 2020

"Pusat juga baru ngomong akan ada vaksinasi. Nah kemudian Pak Bupati minta kita berjaga jaga. Mungkin semacam refokusing anggaran atau realokasi nantinya. Soalnya sekarang sudah disetujui anggaran 2021, bisa jadi kalau ada perubahan kebijakan tentu harus ada perubahan anggaran," pungkas Harnani. (OL-3)