Garda Pemuda NasDem Gandeng Milenial Awasi Pilkada Jabar

GARDA Pemuda NasDem Jawa Barat akan mengerahkan kaum milenial dalam pengawasan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di delapan kabupaten/kota di Jawa Barat. Hal ini dirasa penting untuk memaksimalkan pelaksanaan ajang demokrasi tersebut agar berjalan  jujur dan adil.

Hal itu diungkapkan Ketua Umum Garda Pemuda NasDem Jawa Barat Rian Firmansyah di sela-sela Rakerwil Konsolidasi Garda Pemuda NasDem untuk pemenangan pilkada se-Jawa Barat, di Bandung, Rabu (2/12). Rian  menjelaskan, Jawa Barat memiliki jumlah kaum muda yang sangat banyak sehingga diyakini akan berkontribusi positif jika dilibatkan untuk pengawasan pilkada.

Karena itu, Garda Pemuda NasDem Jawa Barat optimistis mampu meraih simpati 18 juta pemuda di Jawa Barat untuk kemenangan pasangan calon yang diusung Partai NasDem. Target ini dipatok mengingat berdasarkan berbagai program kerja yang telah dilakukannya.

Terlebih, menurutnya Jawa Barat merupakan etalase nasional sehingga harus maksimal dalam mematok target suara. "Jawa Barat merupakan etalase nasional dan pemuda membawa spirit perubahan, termasuk pada Pilkada serentak di Jabar," katanya.

Untuk meraih simpati suara milenial, menurut dia pihaknya terus berupaya memacu motivasi para pemuda agar mau menyalurkan hak pilih. "Terutama dalam pengawasan di TPS (tempat pemungutan suara), dalam mengawal proses penyampaian hak suara oleh masyarakat," katanya.

Penggalangan di saat seperti ini merupakan momentum untuk terus meningkatkan soliditas. "Ini merupakan momentum bergeraknya Pemuda NasDem Jawa Barat," katanya.

Selain itu, Rian menyebut pihaknya juga akan berupaya maksimal dan berkoordinasi dengan organisasi sayap partai lainnya demi kemenangan calon yang diusung partainya. Melalui rakerwil ini, jelas Rian, diharapkan terjalin komunikasi dan silaturahmi diantara para pemuda NasDem.

"Kita akan optimalkan semua potensi pemuda di Jabar. Dalam mendukung pemenangan partai, maka dibutuhkan juga peran dan dukungan dari semua pihak," ucap anggota DPR RI Komisi X tersebut. (R-1)