Banyuwangi Raih Kabupaten Berkinerja dan TPID Terbaik

KABUPATEN Banyuwangi terus mengukir prestasi. Belum lama ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan Banyuwangi sebagai peringkat pertama kabupaten/kota dengan kinerja terbaik di Indonesia.

Pada 22 Oktober lalu, Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyerahkan penghargaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Award 2020 sebagai kabupaten terbaik se-Jawa dan Bali. Penghargaan berkinerja terbaik dinilai berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Kemendagri pada 2019 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Banyuwangi.

Evaluasi itu dilakukan pada 541 kabupaten/kota, dan Banyuwangi meraih skor tertinggi 3,5592. Direktur Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah dan Peningkatan Kapasitas Daerah Kemendagri, DR Akbar Ali menyatakan, evaluasi LPPD dilakukan pada enam urusan pemerintahan. Yakni, pendidikan, kesehatan, PUPR, pertanian, pariwisata hingga penanganan kemiskinan, yang kemudian dirinci lagi menjadi 800 lebih indikator kinerja daerah.

“Ini menunjukkan, Banyuwangi juga sukses mensinergikan program pembangunannya dengan program provinsi dan Nawacita nasional,” ujarnya.

Penilaian itu juga menunjukkan Banyuwangi mampu mereformasi birokrasi, baik aspek reorientasi, reorganisasi, maupun restrukrurisasi. Bupati Abdullah Azwar Anas menyampaikan prestasi itu adalah hasil kerja dan sinergi segenap perangkat daerah bersama elemen masyarakat.

Secara bertahap, hasil evaluasi kinerja Pemkab Banyuwangi terus menanjak. Pada 2010 di posisi 156 dari seluruh daerah di Tanah Air, meningkat ke 20 pada 2015, 2016 di 16, 2017 di posisi ke-6, hingga pada 2018 lalu di rangking 4.

“Ini menunjukkan program yang kami susun tidak hanya berkutat pada rutinitas, tapi juga inovasi dengan kinerja yang terukur,” ujar Anas.

TPID terbaik se-Jawa Bali Terkait penghargaan TPID kabupaten terbaik se-Jawa dan Bali, acara penyerahannya dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo. “Pandemi telah menjadi tantangan kita bersama. Seperti pesan Presiden Jokowi saat itu, agar kepala daerah terus menjaga supply and demand supaya inflasi terjaga. Ini perlu dilakukan, agar saat perekonomian pulih nanti, daya beli masyarakat kembali normal dan tidak terjadi tekanan pada harga-harga,” kata Anas.

Selain itu, daya beli masyarakatdan produsen juga harus bisa digerakkan.

Dia menambahkan, pengelolaan inflasi dan menjaga daya beli di Banyuwangi diarahkan pada penguatan serta pemerataan ekonomi rakyat. Sejumlah kebijakan memperkuat daya beli masyarakat dilakukan Banyuwangi dengan menumbuhkan kembangkan UMKM, menjaga produktivitas sektor pertanian, membentuk ketahanan daya beli warga. (S1-25)