PARTISIPASI masyarakat dalam pengawasan tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) di Klaten, Jawa Tengah, masih rendah. Sementara, pengawasan pemilu minim personel di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Klaten. Hal itu diungkapkan Ketua Bawaslu Klaten, Arif Fatkhurrohman, dalam sosialisasi pengawasan partisipatif bersama awak media cetak, elektronik, online, dan admin/pegiat media sosial di Klaten, Rabu (28/10).
"Partisipasi masyarakat kini masih rendah dalam pengawasan pilkada. Pasalnya, mereka takut diancam atau diintimidasi dari pihak yang dilaporkan atas dugaan pelanggaran tahapan pilkada yang dilakukan," katanya.
Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan tahapan pilkada, lanjut Ketua Bawaslu Klaten, sangat dibutuhkan guna menghasilkan pemilu yang jujur, adil, bermartabat, dan berkualitas.
"Melalui kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif ini, Bawaslu Klaten mengajak masyarakat untuk ikut aktif mengawasi proses atau tahapan pilkada. Karena, SDM di Bawaslu dan pengawas desa terbatas," imbuhnya.
baca juga: Paslon Syafruddin-Alpiya Prioritaskan Petani dan Nelayan
Terkait dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan ke Bawaslu, mayoritas dari peserta pemilu itu sendiri karena mempunyai kepentingan. Sementara laporan murni yang disampaikan dari masyarakat masih sangat terbatas. Senada dikemukakan Azib Triyanto, Divisi Hukum, Data, dan Informasi Bawaslu Klaten. Menurutnya, Bawaslu tetap merespon berbagai jenis laporan yang diterima, baik melalui email, SMS, WhatsAPP maupun Website.
Dalam kesempatan tersebut, Azib mengimbau admin media sosial untuk menyaring postingan dari netizen yang berbau kampanye hitam, ujaran kebencian, atau iklan pilkada yang berbau sara atau tidak sesuai aturan. (OL-3)
