FRAKSI Partai NasDem mengajukan penolakan peminjaman anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) oleh Pemkab Pulau Morotai, Maluku Utara senilai Rp200 miliar. Ketua Fraksi NasDem DPRD Morotai, Deny Garuda mengatakan penolakan tersebut mendapat dukungan dari DPW Partai NasDem Maluku Utara. Ketua Fraksi Nasdem DPRD Morotai, Deny Garuda mengungkapkan, penolakan tersebut juga mendapat dukungan dari DPW Partai NasDem Maluku Utara.
"Terkait dengan pinjaman, fraksi partai NasDem sudah dibicarakan dalam rapat sehingga masih menunggu evaluasi dari DPW Nasdem Provinsi. Kita menunggu sikap apa ya nanti disampaikan pimpinan wilayah NasDem," ungkap Deny.
Ketua DPW Nasdem Maluku Utara Achmad Hatari melalui Sekretaris DPW Nurlaela Syarif mengatakan berdasarkan kajian awal Nasdem pinjaman Rp200 miliar oleh Pemkab Morotai oleh Pemda Morotai tidak melewati mekanisme yang ditetapkan sehingga tak disetujui Nasdem.
"Mekanismenya tidak sesuai prosedur dan mekanisme aturan perundang-undangan, sehingga tidak perlu kita setujui. Ketika ada pinjaman yang diajukan, seharusnya ada komunikasi politik antara legislatif dan eksekutif. Sebab di DPRD ada fungsi anggaran dan pengawasan. Pak Ketua DPW Nasdem selaku pimpinan Komisi XI dan Anggota Badan Anggaran DPR RI juga sudah menegaskan bahwa di pusat hal ini tidak dibolehkan," kata Nurlaela, Selasa (27/10).
NasDem telah melakukan diskusi terbatas untuk menentukan sikap partai terhadap sejumlah persoalan di Morotai.
"Fraksi Nasdem DPRD Morotai harus bersikap tegas karena berkaitan dengaan pinjaman daerah senilai 200 miliar sekian ini harus sesuai proses mekanisme aturan perundang-undangan," tegasnya.
baca juga: ABK di Pelabuhan Wuring Diberi Edukasi Protokol Kesehatan
Menurut Nurlaela, Nasdem juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan PT Sarana Multi Infrastruktur untuk meninjau kembali pinjaman tersebut.
"Kita ketahui berkaitan dengan pinjaman ini dalam konteks refocusing dan juga rasionalisasi anggaran untuk penanganan krisis Covid-19 sekarang. Akan tetapi jika kajian ini jika diprioritaskan ke kepentingan masyarakat Morotai maka Partai Nasdem berada di garda depan," cetusnya.
Jika dasar dan kajian pinjaman tersebut tidak mengedepankan aspek publik maka Fraksi NasDem di Pulau Morotai didorong tidak menyetujui proses pinjaman yang diajukan Pemkab Pulau Morotai. (OL-3)
