Tahun ini ASN masih Harus Dipelototi

HERMAN Deru sepertinya tidak percaya aparatur sipil negara bisa netral dalam pilkada. Karena itu, ia terus meneriakkan prinsip ASN tidak boleh bermain politik.

"ASN itu netral. Punya hak pilih, tapi tidak punya hak kampanye. Karena itu, jangan bermain politik dengan melakukan kampanye untuk salah satu pasangan calon," tutur Gubernur Sumatra Selatan itu, kemarin.

Di provinsi itu, Pilkada 2020 akan digelar di tujuh kabupaten. Dari 7 daerah, ada 6 daerah yang petahana kepala daerahnya kembali mengikuti kontestansi.

"Tahun ini, tidak boleh ada pelanggaran kampanye karena adanya peran ASN. Jika ada, sanksi menanti," tegasnya.

Rusli Baco Dg Palabbi juga punya kekhawatiran serupa. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah itu juga mengaku sudah menyiapkan sanksi tegas bagi ASN yang terlibat aktivitas politik.

"Jangan sampai ada ASN yang ikut kampanye untuk pasangan calon tertentu. Salah satu yang masih sering dilakukan ialah berswafoto bersama calon kepala daerah, lengkap dengan atribut dan simbol pemerintahan," tegasnya.

ASN, lanjutnya, juga dilarang tampil di panggung dan menyatakan dukungan untuk calon tertentu. "Kendaraan ASN yang memasang atribut calon kepala daerah tidak boleh masuk area Kantor Gubernur Sulawesi Tengah. Kami akan tertibkan."

Tahun ini, Sulteng menggelar pemilihan gubernur dan pilkada di delapan kabupaten dan kota.

Peringatan juga disampaikan Bawaslu Maluku Utara. "Petahana gubernur, bupati, wali kota tidak boleh menggunakan dana APBD untuk program kegiatan yang dikaitkan dengan pilkada. Jangan juga melakukan pergantian jabatan, mulai saat ini, tanpa izin Menteri Dalam Negeri," ungkap Ketua Bawaslu Muksim Amrin.

Di sisi lain, pilkada di enam daerah di Jawa Tengah mungkin hanya menampilkan calon tunggal. Ke-6 daerah itu ialah Kota Semarang, Kabupaten Boyolali, Sragen, Wonosobo, Grobogan, dan Kebumen. (DW/TB/HI/AS/N-3)