Kepala Inspektorat DIY Wiyos Santosa menyampaikan, ada beberapa kegiatan Organisasi Perangkat Daerah yang tidak dapat dilaksanakan karena dialihkan menjadi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Covid-19. Pihaknya pun telah melakukan evaluasi dan memberikan pelaporan terkait dengan pengawasan Covid-19 DIY.
Baca juga : https://mediaindonesia.com/read/detail/323345-diy-perpanjang-masa-tanggap-darurat-covid-19
Wiyos mengatakan, berdasarkan dana yang telah digunakan, kalkulasi dana yang Covid-10 yang masih tersedia hingga Desember 2020 adalah Rp101 miliar.
"Sejak Maret 2020, inspektorat telah melakukan pendampingan tim Gugus Tugas DIY," kata dia usai rapat koordinasi Tanggap Darurat Penanganan dan Recovery Pandemi Covid-19 di DIY antara Kepala Inspektorat DIY dan Kejaksaan Tinggi DIY, Selasa (1/9).
Pihaknya juga telah memanggil OPD untuk memaparkan penggunaan dana Covid-19 sebagai bentuk pertangungjawaban. Ke depan, menurut Wiyos, pihaknya perlu melakukan re-focusing anggaran terkait dengan pengawasan covid-19.
Harapannya, ketika nantinya pihaknya harus diminta untuk melakukan post-audit, kami bisa membuka kembali kertas kerja kami sehingga akan lebih mudah dan efisien. Wiyos juga menuturkan, penggunaan dana yang masih tersedia tersebut masih belum dapat diputuskan. BPBD DIY akan mengevaluasi dan mengajukan program yang nantinya akan diajukan kepada Pemda DIY. Tujuannya adalah untuk mengkaji program yang diusulkan agar tidak tumpang tindih dengan program yang telah dijalankan pusat.
Dia juga menyampaikan, pendapatan Provinsi DIY turun hampir Rp1 triliun rupiah sehingga otomatis belanja pun turun. Alhasil, banyak SKPD yang hanya melakukan tugas-tugas harian saja dan banyak kegiatan yang tertunda, termasuk proses pembangunan kantor Inspektorat yang sedang berlanngsung pun harus mundur.
Wiyos menambahkan, rapat tersebut dilakukan mengingat DIY saat ini dijadikan sebagai pilot project pemerintah pusat dalam tahap realisasi anggaran Covid-19. (OL-12)
