Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kepulauan Sula Dilaporkan ke DKPP

KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Kepuluan Sula Yuni Yunengsi Ayuba dan Ketua Bawaslu Kepulauan Sula Iwan Duwila dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKKP). Pelaporan itu ada dugaan melanggar kode etik. 

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Hukum (Kabag Hukum) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara selaku staf Tim Pemeriksa Daerah (TPD DKPP), Irwanto Djurumudi saat dihubungi mediaindonesia.commengakui adanya laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran etik, dengan pengadu atas nama Darmin Pagnifat. Menurut Irwanto pengadu Darmin Mangnifat juga melaporkan Ketua Panwas Kecamatan Sulabesi Barat dan Ketua Panwas Kecamatan Sulabesi Tengah.

Menurutnya, dugaan palanggaran kode etik untuk ketua Bawaslu Sula sebagaimana laporan pengadu yakni, meloloskan Riski Rasid dalam seleksi calon anggota Panwas Kecamatan Sanana Utara. Padahal yang bersangkutan masih tercatat sebagai wakil ketua PAN di tingkat kecamatan Sanana Utara.

Pengadu menganggap Ketua Bawaslu Sula tidak profesional dalam menangani laporan dugaaan pelanggaran serta mengeluarkan keputusan kode etik penyelanggara (Panwascam) yang tidak sesuai dengan norma peraturan DKPP nomor 4 tahun 2017 tentang kode etik penyelanggara pemilu.

"Jadi maksud pengadu, Ketua Bawaslu Sula dalam keputusan kode etik terhadap anggota Panwascam Sanana Utara kenapa hanya bentuk teguran saja. Harusnya langsung diberhentikan karena sudah menyangkut dengan interigritas peneyelenggara," terang Irwanto Djurumudi.

Ketua KPU Sula pun telah memberikan klarifikasi terkait kelolosan anggota Panwascam bahwa dalam sistem informasi parpol di KPU tidak ada pengurus parpol yang berada di tingkat kecamatan.

baca juga: Pilkada Di tengah Pandemi, Ini Potensi Kerawannya Versi Perludem

Darmin Mangnifat juga menyebutkan dalam aduannya bahwa Ketua Panwascam Sulabesi Tengah hingga kini masih menjadi Ketua Cabang Muhammadiyah Kepulauan Sula. Dalam ketentuan sejak terpilih sebagai penyelenggara pemilu harus mengundurkan diri dari organisasi kemasyarakatan sebagaimana dalam petunjuk teknis (juknis) rekrutmen penyelenggaran pengawas Ad Hoc, yang diperkuat dengan pakta integritas.

"Bentuk dugaaan pelanggaran yang dilakukan ketua Panwascam Sulabesi Barat memberikan komentar pada akun Facebook dengan mendukung salah satu bakal paslon di kabupaten Kepulauan Sula," ungkap Irwanto.

Terkait dengan laporan yang disampaikan tersebut, Irwan Djurumudi mengatakan, Bawaslu secara institusi telah menindaklanjuti laporan pengaduan Darmin Mangnifat ke DKPP RI di Jakarta untuk diproses apakah akan ditindaklanjuti atau tidak. (OL-3)