Menteri Kelautan Lepas Ekspor Ikan Olahan ke Jepang

MENTERI Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Edhy Prabowo melepas keberangkatan empat kontainer berisi ikan mackerel fillet beku yang akan diekspor ke Jepang. Acara itu dilakukan Edhu saat melakukan kunjungan kerja ke PT Kirana Food International (KFI) di Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur.

Sebelum melepas kontainer itu, Edy Prabowo  terlebih dahulu menyerahkan sertifikat HACCP dan memberikan Health Certificat yang diterbitkan oleh Balai KIPM Surabaya II sebagai Unit Pelaksana Teknis BKIPM di Provinsi Jawa Timur kepada Pimpinan PT Kirana Food International.

Baca juga: Menteri Edhy Buka Kembali Ekspor Ikan Hidup

Health Certificate itu sebagai persyaratan ekspor hasil perikanan yang merupakan jaminan produk yang diekspor tersebut telah memenuhi standar persyaratan dan keamanan hasil perikanan.

"Ini saya mengunjungi PT. Kirana Food International di Tuban. Dalam kesempatan ini saya melihat langsung proses pengolahan ikan sekaligus melepas langsung kontainer berisi hasil olahan ikan yang ke 87, 88, 89 dan 90," terang Edhy Prabowo kepada media. Turut hadir pula pada kesempatan itu Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indarparawansa dan wakil Bupati Tuban.

Semua kontainer ikan tersebut merupakan hasil produksi Unit Pengolah Ikan PT Kirana Food International, Tuban. Ikan-ikan tersebut diproses oleh perusahaan tersebut yang telah menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan berdasarkan konsep Hazard Analitic Critical Control Point (HACCP).

Sistem jaminan mutu yang telah diterapkan oleh PT. Kirana Food International ini di diterbitkan oleh Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), Kementerian Kelautan dan Perikanan, selaku Otoritas Kompeten untuk produk perikanan di Indonesia.

Dalam penerbitan sertifikat HACCP ini harus melalui beberapa persyaratan ketat dan rangkaian inspeksi yang dilakukan oleh Inspektur Mutu BKIPM. PT Kirana Food International telah bersertifikat HACCP dengan Grade A. Dengan demikian mereka dianggap mampu menerapkan sistem jaminan mutu mulai dari proses penerimaan bahan baku sampai dengan produk jadi siap dipasarkan, yang hasil produksinya layak untuk memenuhi jaminan keamanan dan layak untuk dikonsumsi. (Ant/A-1)