Cegah Karhutla, KLHK Dapat Rp500 Miliar

PERINTAH Presiden Joko Widodo soal penegakan hukum dalam kasus kebakaran hutan dan lahan disambut berbagai pihak. Kemarin, Komisi IV DPR RI langsung menyetujui penambahan pagu anggaran untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun ini sebesar Rp500 miliar.

“Untuk kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, rehabilitasi lahan gambut dan pengelolaan limbah infeksus penanganan covid-19,” ungkap Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, kepada Menteri LHK Siti Nurbaya di Senayan, Jakarta.

Dia juga meminta jajaran Kementerian LHK untuk terus mengawal proses  penegakan hukum kasus kebakaran hutan dan lahan. “Kami minta Kementerian LHK menyampaikan laporan hasil proses penegakan hukum atas tindak kejahatan perusakan hutan dan lingkungan selama periode 2015-2019. Laporan juga mencakup jumlah denda ganti rugi yang disetorkan kepada kas negara.”

Masih di Jakarta, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengaku mendapat penugasan dari Kapolri Jenderal Idham Azis untuk segera menegakkan hukum atas kasus kebakaran hutan dan lahan. “Polri akan menuntaskan seluruh kasus dan berkoordinasi dengan kejaksaan. Para pelaku harus mendapat hukuman maksimal.”

Di sejumlah daerah rawan kebakaran hutan dan lahan, upaya pencegahan sudah digeber. Sumatra Selatan sudah menetapkan status siaga darurat bencana asap sejak 20 Mei.

“Kami sudah memobilisasi peralatan dan personel. Peran Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) lebih dikedepankan,” kata Kepala Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Sumatra Selatan, Syafrul Yunardy.

Saat ini, 14 KPH sudah memantau situasi di 17 kabupaten dan kota. Di tingkat provinsi, Syafrul juga menyiapkan satu brigade.

Kapolda Riau, Irjen Agung Setia Imam Effendi, juga memastikan tim gabungan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sudah bekerja. “Sepanjang tahun ini tim sudah memadamkan 5.611 titik api.” (Fer/Ykb/DW/RK/MY/RF/WJ/PO/N-2)