Penyaluran Bantuan JPS Covid-19 Sumut belum Tuntas

MESKI sudah memakan waktu hampir dua bulan, penyaluran bantuan jaring pengaman sosial (JPS) untuk warga tak mampu di Sumatera Utara belum juga selesai seluruhnya.

Sekretaris Daerah Sumatera Utara Raja Sabrina mengatakan, terdapat beberapa hal yang harus dievaluasi terkait dengan penyaluran bantuan JPS bagi warga terdampak Covid-19 yang dikeluarkan Pemprov Sumut. "Di antaranya masih ada kabupaten/kota yang belum 100 persen menyalurkan bantuannya kepada masyarakat," kata dia, Kamis (25/6).

Daerah-daerah yang belum selesai menyalurkannya antara lain Kabupaten Nias (85 persen), Kota Pematangsiantar (71,89 persen), Kabupaten Mandailing Natal (49,35 persen) dan Kabupaten Toba (24,06 persen). Bahkan ada daerah yang masih pada tahap pengadaan, yaitu Kabupaten Samosir.

Karena itu dia meminta kepada daerah-daerah tersebut untuk menyelesaikannya segera. Meski memang Sabrina mengakui proses penyaluran di masing-masing daerah menghadapi kendala dan menjalankan kebijakan yang berbeda.

Misalnya ada daerah yang mendahulukan penyaluran bantuan pemerintah pusat, baru kemudian dilanjutkan dengan bantuan Pemprov Sumut. Kesiapan gudang juga menjadi kendala, beberapa daerah tidak siap menerima paket sembako dalam jumlah besar pada waktu bersamaan. Hambatan lainnya adalah keterbatasan stok bahan pokok di beberapa daerah, serta sulitnya mencari transportasi penyaluran sampai ke titik penerima.

JPS Pemprov Sumut disalurkan dengan dua skema, yakni berupa dana bantuan langsung tunai (BLT) dan paket sembako. Untuk paket sembako, terdapat 20 dari 33 kabupaten/kota di Sumut yang memilihnya, sedangkan sisanya memilih BLT. Mengenai bantuan JPS tahap kedua, Sabrina menyampaikan bantuan akan diberikan dengan mempertimbangkan perkembangan yang terjadi. (R-1)