Cegah Dini Karhutla Sumsel Mobilisasi Peralatan dan SDM

UPAYA pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatra Selatan (Sumsel) dilakukan sejak dini. Sejak dikeluarkannya status siaga darurat bencana asap akibat karhutla di Sumsel pada 20 Mei 2020 lalu, semua pihak terlibat sudah mulai melakukan antisipasi pencegahan karhutla meskipun saat ini intensitas hujan masih cukup lebat.

Deteksi dini di sejumlah wilayah yang berpotensi terjadinya karhutla dianggap lebih efektif. Karenanya, satuan tugas karhutla Sumsel kini sudah mulai melakukan mobilisasi peralatan dan regu. Salah satunya dengan memperkokoh peran Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

Regu pemadam yang dimiliki Dinas Kehutanan tersebut pada masa rawan karhutla  akan ditempatkan di posko pemantauan yang berada di area hutan. Kepala Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan Sumsel, Syafrul Yunardy mengatakan, pihaknya memiliki satu regu brigde karhutla di tingkat Provinsi yang akan mendukung pekerjaan regu lainnya di daerah.

Sementara untuk regu lapangan yang bertugas memantau situasi di area hutan berjumlah 14 KPH, yang tersebar di 17 Kabupaten/Kota. "Kita ada satu brigade karhutla pengendalian kebakaran hutan dan lahan di tingkat provinsi. Satu regu terdiri dari 15 orang yang lengkap dengan peralatan. Sedangkan untuk tingkat Kabupaten/kota ada 14 KPH brigade karhutla di hutan," kata dia, Kamis (25/6).

Ia menjelaskan, berdasar laporan di lapangan saat ini tinggi muka air lahan gambut di beberapa lokasi sudah mulai berkurang. Situasi ini berpotensi menyebabkan terjadinya kebakaran. "Hotspot sudah mulai terpantau terutama di sejumlah wilayah yang lahannya mengandung banyak mineral seperti di Kabupaten Muara Enim," katanya.

Diakuinya, Pemprov telah menganggarkan dana penanggulangan karhutla dari APBD yang mencapai Rp5 miliar bagi 10 daerah di Sumsel yang lahan dan hutannya rentan terbakar. Dana tersebut diperuntukkan membeli sarana dan prasarana serta penguatan regu satgas, sehingga bisa membantu apabila ada kebakaran.

"Terutama untuk lahan masyarakat yang mudah terbakar, tentu peran pemerintah daerah dan dinas terkait sangat penting. Kalau di perusahaan tentu menjadi tanggungjawab pemegang izin usaha itu sendiri. Untuk perusahaan pemegang izin itu, kita terus berkoordinasi mulai memonitor kesiapan regu dan peralatan mereka, kemudian evaluasi pemantauan di wilayah mereka," kata dia.

Sementara itu, Komandan Resort Militer 044/Gapo, Brigjen TNI Jauhari Agus Suraji meminta kepada perusahaan dan warga agar meninggalkan kebiasaan membuka lahan dengan membakar. Selain itu semua pihak lainnya dapat mencegah karhutla di wilayahnya masing- masing. "Saat ini menjelang musim kemarau, jangan sampai terjadi karhutla," jelasnya.

Sesuai petunjuk dan arahan dari Pangdam II/Sriwijaya, Mayjen TNI Irwan dan Gubernur Provinsi Sumsel, Herman Deru, kata dia, semua pihak mempersiapkan diri menangkal terjadinya karhutla.

Ia juga berharap kepala daerah dapat memberikan penghargaan bagi desa yang mampu mencegah karhutla serta punisment agar karhutla dapat dicegah. "Peran aktif semua pihak sangat dibutuhkan, sehingga nantinya kita dapat mencegahnya," tandasnya. (OL-13)