Dishub NTT Larang Kabupaten Tutup Perbatasan

DINAS Perhubungan (Dishub) Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (26/5) menyurati seluruh dinas perhubungan kabupaten dan kota untuk menegaskan kembali larangan penutupan pintu-pintu perbatasan wilayah administrasi. Hal itu menyusul meninggalnya bayi dalam kandungan seorang ibu asal Larantuka, Kabupaten Flores Timur karena terlambat tiba di Rumah Sakit TC Hillers di Maumere, Kabupaten Sikka pada Sabtu akhir pekan lalu.  Penyebabnya, ambulans yang ditumpanginya ibu hamil tersebut tertahan karena penutupan jalan terkait pandemi virus korona (covid-19).

"Terkait dengan hal itu, kami sudah merespon dengan bersurat ke daerah. Kami minta untuk tidak menutup pintu perbatasan wilayah administrasi karena tidak sesuai dengan yang berlaku," kata Kepala Dinas Perhubungan NTT Isyak Nuka di Kupang.

Selain itu, saat ini tidak ada kabupaten dan kota di NTT yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Penutupan perbatasan tidak sesuai dengan Surat Edaran Ketua Gugus Tugas Percepatan Pananganan Covid-19 Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatanan Penanganan Covid-19, dan Permenhub Nomor 18 Tahun 2020.

"Standar umum ialah protokol kesehatan dijalankan secara baik. Kalau pintu perbatasan ditutup masyarakat akan susah karena ekonomi dan pelayanan kesehatan terganggu," tambahnya. 

baca juga: Gubernur Babel Rayakan Lebaran Bersama Nakes Secara Virtual

Selain Sikka dan Flores Timur, Isyak juga minta kabupaten lainnya di Flores tidak menutup perbatasan. Di tempat terpisah, Ketua Ombudsman NTT Darius beda Daton mengaku  menerima pengaduan dari berbagai pihak mengenai penahanan mobil logistik dan mobil milik PT Pos Indonesia di beberapa kabupaten di Pulau Flores. 

"Sebelumnya sering terjadi mobil logistik dan mobil PT Pos Indonesia ditahan," kata Darius. (OL-3)