Mengawal BST agar Tepat Sasaran

FATHUL Huda tidak rela bantuan sosial tunai salah sasaran. "Dana Rp600 ribu per keluarga per bulan dari Kementerian Sosial itu harus diterima oleh mereka yang berhak," kata Bupati Tuban, Jawa Timur, itu, kemarin.

Karena itu, sejak pagi, Fathul sudah mendatangi Kantor PT Pos Indonesia Cabang Tuban. Setelah menyempatkan diri berdialog dengan beberapa warga secara acak, dia menyimpulkan tidak ada masalah. "Alhamdulillah, sampel yang kami cek sudah tepat sasaran. Tidak ada penerima BLT yang pernah menerima bantuan lain."

Fathul juga berjanji pihaknya akan terus mengevaluasi keluarga penerima manfaat. "Semoga bantuan yang akan diberikan Kemensos selama tiga bulan ini dapat meringankan beban warga yang terdampak pandemi covid-19," tandasnya.

Niat serupa juga ada di benak Dyah Hayuning Pratiwi. Untuk menjaga BST itu tepat sasaran, Bupati Purbalingga, Jawa Tengah, itu membuka jalur pengaduan lewat telepon seluler.

"Jika masyarakat melihat dan menduga ada yang salah sasaran dalam penyaluran BST, bisa langsung dilaporkan melalui hotline pengaduan 08164288796 dan 085747772300. Warga juga bisa datang langsung untuk melaporkan," tambahnya.

Dyah berjanji jika ada pengaduan, ia bakal melakukan pelacakan dan peninjauan lokasi. "Tim akan turun ke lapangan untuk memastikan seseorang layak mendapat BST atau tidak. Jika tidak berhak, kami akan usulkan ke Kementerian Sosial agar dicoret."

Di Kota Bengkulu, 25 warga yang merasa berhak menerima bantuan sosial, tetapi tidak mendapatkannya, mendatangi Kantor Perwakilan Ombudsman Provinsi Bengkulu. Warga berasal dari Kecamatan Muara Bangkahulu dan Kampung Melayu.

"Kami jelas warga terdampak pandemi, tapi tidak satu pun bantuan kami terima, baik dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kota. Kami minta dinas sosial transparan soal data penerima bantuan," tuntut Mina, 40. (YK/LD/MY/AS/HT/AT/JS/BN/AP/PO/GL/MS/BB/BK/SL/N-2)