Kepala Daerah di Sulsel Ajukan Relaksasi Cicilan DPRD dan ASN

SEJUMLAH kepala daerah di Sulawesi Selatan menyurati BUMN dan BUMD bidang perbankan untuk penangguhan angsuran pinjaman bagi anggota aparatur sipil negara (ASN) dan anggota DPRD, selama tiga bulan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Jeneponto Syafruddin Nurdin mengatakan, pengajuan itu sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada ASN karena banyak juga yang terimbas virus korona atau covid-19.

"Mereka harus bikin usaha sampingan kecil-kecilan sehingga kami berinisiatif mengajukan menangguhan pembayaran kredit," serunya.

Baca juga: Wali Kota Tanjung Pinang Meninggal Dunia Dipicu Korona

Lalu, bukankah ASN menerima gaji rutin setiap bulan? Syafruddin berdalih, mereka berpatokan pada Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi korona dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

"Kalau pekerja jenis lain kan sudah ada yang perhatikan seperti UMKM dan perusahaan swasta lainnya. Tidak ada salahnya kami dari pemerintah daerah juga memberi perhatian kepada ASN dan dewan. Dan hampir semua kepala daerah di Sulsel mengajukan itu," ungkap Syafruddin, Selasa (28/4).

Baca juga: Layanan Pembuatan Paspor di Bengkulu Dihentikan

Selain Jeneponto, kepala daerah yang mengajukan penangguhan kredit untuk ASN dan anggota DPRDnya yaitu Kabupaten Bulukumba, Luwu Timur dan Luwu Utara. Isi surat keempat kabupaten tersebut pun sama persis poin permintaannya.

Di akhir surat mereka semua menuliskan, "Berkenaan dengan hal tersebut, maka pemerintah dengan ini mengajukan permohonan penangguhan pembayaran angsuran dan bunga Anggota DPRD dan ASN di lingkungan pemerintahan, selama 3 bulan, terhitung Mei, Juni, Juli 2020 dalam upaya mengurangi beban anggota DPRD dan ASN selama tanggap darurat bencana Wabah covid-19."

Baca juga: Tak Ada Lowongan, Pemilik Ijazah D4 Kebidanan Pillih Dagang Sayur

PT Bank Sulselbar sudah menjawab permintaan Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani. Menurut Pemimpin PT Bank Sulseobat Cabang Masamba, Luwu Utara Faisal Sukma, perkembangan penyebaran covid-19 berdampak langsung atau tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Sehingga katanya, berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Untuk mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan kebijakan timulus perekonomian.

"Yang terdampak covid-19 adalah debitur UMKM. Mereka mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban kepada bank secara langsung, temasuk sektor lain seperti pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pertanian, dan pertambangan."

Terkait surat permohonan penangguhan pembayaran angsuran pinjaman bunga anggota DPRD dan ASN selama tiga bulan yaitu Mei, Juni, dan Juli 2020, menurut dia, belum dapat dipenuhi. "Karena untuk sementara relaksasi kredit tersebut belum diatur dalam POJK Nomor 11/POJK.03/2020," urai Faisal.

Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Makassar Syamsuddin Alimsyah menyayangkan adanya surat tersebut menegaskan telah terjadi degradasi moralitas tata kelola pemerintahan yang hanya mementingkan kepentingan golongan.

"Sejatinya yang dimohonkan adalah rakyat. Merekalah yang paling merasakan dampak covid-19. Pembatasan aktivitas secara langsung berpengaruh dengan kondisi ekonomi mereka yang sudah menuju pada titik kritis. Berbeda pejabat dan DPRD, mereka tetap saja akan menerima gaji dan tunjangan secara terus menerus," tukas Syamsuddin.

"Perlu dipahami pinjaman kredit mereka adalah individual dan keperluan individual yang tidak berkaitan dengan publik. Kecuali kalau yang bayarkan pinjamannya selama ini adalah uang APBD, lain cerita," sambung Syamsuddin. (X-15)