Daerah Bersiap Hadapi PHK

GELOMBANG pemutusan hubungan kerja (PHK) ataupun yang dirumahkan mulai terjadi pada ribuan pekerja di berbagai daerah sebagai dampak ekonomi pandemi virus korona atau covid-19. 

Beberapa kepala daerah menyiapkan dana untuk membantu pekerja, tapi ada kepala daerah yang menganggap itu sebagai tanggung jawab perusahaan. Di Sulawesi Selatan (Sulsel) tercatat 23 perusahaan melakukan PHK terhadap 107 karyawan, sedangkan 130 perusahaan lainnya merumahkan 3.363 pekerja. Dari jumlah tersebut, di Kota Makassar tercatat ada 54 perusahaan dan hotel yang merumahkan 2.596 pekerja.

“Dari 3.363 pekerja yang dirumahkan, sebanyak 340 di antara mereka upahnya dibayar 50% dan sisanya 1.876 pekerja lagi dirumahkan tanpa dibayar. Namun, belum dipastikan akan di-PHK dan menunggu panggilan untuk kerja kembali dari perusahaan,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Sulsel Andi Darmawan Bintang, kemarin.

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah membenarkan hal tersebut. Bahkan, menurutnya, di Makassar terdapat 12 hotel yang tutup. Oleh karena itu, seluruh pemerintah kabupaten dan kota sepakat akan meberikan keringanan pajak.

Ia juga menilai, merumahkan karyawan merupakan langkah positif untuk memutus rantai penularan covid-19. Namun, di sisi lain roda ekonomi harus tetap berjalan. Ketika ditanya upaya Pemprov Sulsel mengatasi nasib pekerja yang di-PHK ataupun dirumahkan, Nurdin menyatakan sesuai arahan pemerintah pusat pihaknya hanya berwenang meringankan pajak dan beban yang harus dibayar perusahaan. Sementara itu, nasib pekerja yang dirumahkan menjadi tanggung jawab perusahaan.

Di Provinsi Bangka Belitung (Babel) juga tercatat 1.559 pekerja dari 56 perusahaan yang terkena PHK dan dirumahkan. Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Babel Harrie Patriyadi, perusahaan-perusahaan tersebut telah mendaftarkan kartu prakerja.

Nasib serupa juga dialami para pekerja di sejumlah perusahaan di Kota Medan, Sumatra Utara. Namun, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Medan Hannalore Simanjuntak mengaku belum memiliki angka pasti pekerja yang terkena PHK dan dirumahkan.

Bantu pekerja

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah menyiapkan 400 ribu kartu prakerja bagi karyawan yang menjadi korban PHK. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menginstruksikan agar pendataan  terhadap mereka dipercepat.

“Sebanyak 400 ribu kartu prakerja sudah siap dibagikan. Kepada warga yang mengalami PHK sebagai dampak dari korona, segera mendaftar,” katanya kepada Media Indonesia.

Menurutnya, korban PHK yang sudah mendaftar dan mendapat kartu prakerja akan mendapatkan dana Rp3.550,000. Rinciannya, bantuan pelatihan Rp1.000.000, insentif penuntasan pelatihan Rp600.000 per bulan selama empat bulan, dan insentif survei kebekerjaan Rp150.000.

Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, mendata di daerah itu tercatat ada 19 pekerja terkena PHK dan 1.222 lagi dirumahkan. 

Terpisah, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra Selatan, kini juga mulai mendata penerima bantuan program kartu prakerja senilai Rp3.550.000. Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex mengatakan, dengan bantuan itu diharapkan pekerja dapat bertahan menghadapi pelemahan ekonomi sembari tetap mencari peluang usaha. (AS/RF/YP/LD/DW/SL/N-1)