Minggu Kedua April, Semua PDP Bali Dipindahkan ke RS PTN Jimbaran

Gubernur Bali I Wayan Koster menegaskan sejak pekan kedua April 2020 seluruh pasien dalam pengawasan (PDP) Bali akan serentak dipindahkan dan dipusatkan di RS Perguruan Tinggi Negeri (RSPTN) Universitas Udayana
(Unud). Lokasi RSPTN di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali.

"Kami ingin agar seluruh penanganan PDP Bali dipusatkan di satu tempat saja, yakni di RSPTN Unud yang ada di Jimbaran. Saat ini sedang dilakukan pembenahan fasilitas dan Sumber Daya Manusia (SDM). Akan selesai April
nanti. Setelah itu, rencananya tanggal 7 April nanti, semua PDP yang saat ini tersebar di seluruh RS di Bali akan dipindahkan ke RSPTN Unud," ujarnya di Denpasar, Minggu (29/3).

Ia menegaskan, pemilihan RSPTN Unud dilakukan setelah mendengar masukan dari berbagai pihak agar penanganan PDP covid-19 dilakukan secara terpadu.

"Kami telah menyiapkan RS PTN Udayana sebagai pusat isolasi pasien covid-19 dan pusat pencegahan. RS PTN Udayana yang akan difungsikan tanggal 7 April, sekarang masih dalam persiapan. Kalau itu sudah siap, maka RS daerah lainnya yang saat ini merawat pasien covid-19 akan kami hentikan. Supaya penyebarannya bisa dilokalisir. Tidak menyebar ke berbagai daerah. Dengan demikian pengelolaan covid-19 di Bali dipusatkan di RS PTN Udayana," ujarnya.

Baca juga: Kasus Positif Covid-19 di Bali 9 Orang

Jumlah PDP, menurutnya, saat ini berjumlah 130 orang. Dari jumlah tersebut yang dinyatakan negatif covid-19 sebanyak 87 orang. Mereka sudah kembali ke rumah dan dinyatakan sehat.

Jumlah pasien positif covid-19 ada 9 orang, terdiri atas 4 Warga Negara Asing dan sisanya orang Indonesia. Saat ini, masih ada 38 orang yang dirawat di RS, baik di Sanglah maupun 10 RS pemerintah yang tersebar di kabupaten/kota. "Kami masih memiliki ketersediaan ruang isolasi yang memadai sekiranya ada tambahan pasien positif," ujarnya.

Koster telah mengambil sejumlah langkah untuk mencegah penyebaran penularan covid-19. Salah satunya melalui imbauan agar masyarakat tetap di rumah dan membatasi atau menunda perjalanan dari dan ke luar Bali. "Ini sebagai upaya meminimalisir interaksi antarindividu atau kelompok masyarakat yang berisiko penyebaran covid-19," ungkap Koster.

Terkait dengan pembatasan masuknya turis asing melalui penutupan bandara, Koster menyebut langkah itu belum dilakukan. Sejumlah negara, imbuhnya, memang telah menempuh kebijakan dengan menutup bandara, sehingga otomatis
tidak ada penerbangan ke Indonesia atau Bali dari negara-negara tersebut.

"Untuk menutup bandara atau pelabuhan, tentu kami harus mengikuti arahan dan kebijakan pemerintah pusat. Kalau itu ditutup untuk semua akses, saya kira itu merupakan kebijakan lockdown yang kewenangannya ada di pemerintah
pusat. Kami tidak melakukan itu, karena bukan kewenangan (kami). Yang kami lakukan pembatasan terhadap warga ke luar dari rumah atau mengikuti kegiatan yang dihadiri banyak orang," pungkasnya. (OL-14)