Legislator NasDem Fasilitasi Warga Duafa

ANGGOTA DPRD Kota Bandung dari Fraksi NasDem, Rendiana Awangga, membuka empat fasililtas layanan kesehatan Klinik Pratama Sahabat Relawan Rendiana Awangga (Sararea) di Kota Bandung.

Seperti dikutip dari laman partainasdem.id, Rendiana mengungkapkan pembukaan empat klinik tersebut bertujuan memberikan layanan kesehatan bagi warga Kota Bandung. Selain itu, klinik tersebut menerbitkan kartu Sararea sehat serta memfasilitasi layanan BPJS Kesehatan dan pasien umum.

"Empat klinik ini menerbitkan kartu sararea khusus dibagikan kepada para kaum duafa di sekitar klinik. Sampai saat ini sudah ada 1.000 lebih yang terdaftar sebagai penerima manfaat kartu Sararea," papar Kang Awang, sapaan akrab Rendiana Awangga, di Bandung, Minggu (1/2).

Empat Klinik Pratama Sararea itu berlokasi di Jalan PHH Mustofa No 124 Padasuka, Cibeunying Kidul, Jalan Pasundan No 107 Pungkur, Regol, Jalan Gatot Subroto No 313 Maleer, Batununggal, dan Jalan AH Nasution No 27 Sindangjaya, Mandalajati.

Kang Awang dengan didampingi istri, Evi Novitasari, menjelaskan pembukaan empat klinik tersebut merupakan upaya untuk berkontribusi terhadap kesehatan, khususnya bagi warga yang kurang mampu. Ke depan, jaringan Klinik Pratama Sararea akan diperluas hingga menjangkau daerah lain.

"Salah satu kendala yang dihadapi ialah jarak domisili warga ke puskesmas sebagai satu-satunya faskes tingkat pertama bagi pemilik BPJS PBI. Mudah-mudahan dengan hadirnya Klinik Sararea ini dapat menjadi salah satu opsi bagi warga dalam menerima pelayanan kesehatan secara gratis," kata Kang Awang.

Sementara itu, Ketua Komisi IX DPR Felly Estelita Runtuwene mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) yang terus meningkatkan layanan kesehatan melalui peningkatan infrastruktur kesehatan. Hal itu diungkapkannya saat memimpin tim kunjungan kerja Komisi IX DPR menyambangi RSUD Sulbar di Mamuju, Sabtu (29/2).

Srikandi Fraksi NasDem itu mengingatkan seluruh karyawan RSUD tentang amanat Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Hal yang digarisbawahi ialah tidak boleh ada masyarakat yang ditolak rumah sakit. (BY/N-3)